BETUN,KilasTimor.com-Menjelang masa berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu pada 22 April nanti, banyak aksi teror yang diluncurkan kepada pejabat eselon II, III dan IV dan staf di Wilayah Kabupaten Malaka. Banyak pegawai yang merasa tidak nyaman dan sangat mengganggu kinerja SKPD. Untuk itu Pemkab Malaka harus bisa menetralisir keadaan, supaya tidak mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Malaka.
Tokok Masyarakat Malaka, Pius Klau Muti kepada pers mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun, Senin (20/4) terkait isu dan aksi teror kepada pejabat eselon di lingkup Pemkab Malaka, pasca Herman Nai Ulu.
Isu adanya mutasi besar-besaran bagi pejabat struktural dan non struktural di Pemkab Malaka, bila tidak mendukung salah satu paket dalam pilkada mendatang cukup menggelinding. “Saya pikir kita harus waspada dengan informasi dan isu itu karena akan mengganggu kenyamanan kerja di setiap SKPD. Kita harapkan pemkab Malaka segera menetralisir keadaan dan situasi itu supaya tidak berkembang dan merugikan Kabupaten Malaka,” ujarnya. “Kita ini kabupaten Baru yang baru mekar jadi harus kerja sesuai aturan untuk meletakkan dasar yang kuat di Malaka,” katanya.
Pius Klau Muti mengatakan fenomena itu harus dilihat sebagai peringatan dini, bagi pejabat yang bertugas memimpin Kabupaten ini. “Kita harus menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan kenyamanan kerja bagi PNS dan pejabat eselon. Beberapa pejabat eselon III dan IV pada beberapa SKPD yang ditemui wartawan media ini membenarkan aksi teror itu. “Tolong jangan tulis nama dan isntansi kami bekerja, karena nasib kami sangat terancam. Kami memang benar dipanggil dan diteror untuk mendukung paket tertentu, dengan ancaman kalau membelot maka akan dimutasi ke tempat lain. Kami ini serba dilema, mau ikut salah, tidak ikutpun repot, Kami sangat tidak nyaman dalam bekerja belakangan ini,” ujar mereka bergantian dan meminta dengan sangat untuk nama mereka tidak dimediakan nama mereka.
Sekda Malaka, Donatus Bere ketika dikonfirmasi wartawan membantah keras ada unsur intimidasi dalam struktur birokrasi. “Sebagai pembina pegawai di Kabupaten Malaka, saya pastikan tidak ada unsur teror guna mendukung paket tertentu. Kalau ada pegawai yang mengalami seperti itu supaya segera melaporkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti,” sergahnya. ” Saya sudah tegaskan kepada semua PNS supaya tidak terlibat dalam urusan politik, agar lebih fokus dalam menjalankan tugas pelayananannya. Saya minta supaya semua PNS di lingkup Pemkab Malaka harus tenang dan bekerja sesuai bidang tugasnya dan tidak terpancing isu teror yang menyesatkan. Kita semua mencintai Malaka sehingga kita harus fokus bekerja sesuai bidang tugas setiap SKPD,” imbuhnya.
Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu kepada media ini mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dan pimpinan teras di Malaka, untuk menyikapi masalah ini secara bijaksana. “Kita tau ini musim politik sehingga isu seperti itu bisa saja terjadi sehingga diharapkan pejabat eselon tidak terprovokasi dengan isu-isu itu. Dalam situasi politik seperti ini kita harus menjaga ketenangan dan bekerja sesuai tupoksi masing-masing, karena kemajuan Kabupaten ini kedepan akan ditentukan kinerja semua pejabat di SKPD. Kita harapkan semua pihak menahan diri dan bekerja sesuai tupoksi dan kepercayaan yang diberikan. Urusan Politik biar ditangani orang-orang politik, sedangkan tuga pejabat eselon harus menjalankan tupoksinya dibidang kerjanya masing-masing,” timpalnya. (oni)
