BETUN, KilasTimor.com-Perekrutan Tenaga Kontrak (Teko) di Kabupaten Malaka harus melalui kajian dan telaahan staf, dari setiap SKPD. Setiap SKPD harus bisa melakukan analisis kebutuhan tenaga di unit kerja itu, sehingga perekrutannya benar2 sesuai kebutuhan. Dalam perekrutannya juga akan dilakukan oleh tim independen, untuk mengawasi pelaksanaan perekrutan teko guna menhindari teko siluman atau teko kiriman. Semua Teko lama bawaan dari Kabupaten Belu, harus diakomodir dan sisanya harus melalui analisis kebutuhan dan seleksi yang ketat, sehingga tidak terjadi pemborosan keuangan daerah.
Penegasan itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu kepada pers di Betun belum lama ini.
Nai Ulu kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius terkait penerimaan teko. “Kita prioritaskan semua teko lama di Belu yang diserahkan di Malaka harus diprioritaskan dan diakomodir. Kalau Malaka masih butuh tenaga maka setiap SKPD harus membuat telaahan staf dan kajian kebutuhan tenaga supaya tidak terjadi penumpukan teko di Malaka. Teko yang baru direkrut harus diseleksi tim independen sehingga tidak terkesan KKN dalam perekrutannya,” ujarnya Herman Naiulu, Senin (6/4) kemarin. “Kita jangan asal-asalan angkat teko karena akan berdampak pada keuangan daerah. PAD kita masih minim sehingga kita harus selektif dalam perekrutan sehingga tidak berdampak bagi keuangan daerah. Kita tdk mau kalau Malaka dikatakan sebagai Kabupaten Teko,” tambahnya.
Tokoh Masyarakat Malaka, Emanuel Seran secara terpisah kepada media ini mengatakan bahwa pemkab Malaka harus bisa melakukan perekrutan sesuai analisis kebutuhan sehingga tidak merugikan keuangan daerah. ” Kita inginkan teko direkrut secara baik dan benar sesuai telaahan setiap skpd yang membutuhkan. Kita tidak inginkan Teko direkrut asal-asalan karena sangat berdampak bagi keuangan daerah. Uang yang ada harus dihemat untuk mendanai kebutuhan pembangunan lainnya yang lebih mendesak,” katanya. “Saya lihat perekrutan teko di Malaka sangat semrawut dan sarat KKN, dan lebih berorientasi politik sebagai sarana pendukung figur-figur tertentu dalam pilkada. Saya setuju bila perekrutan teko dilakukan tim independen sehingga tidak bernuansa KKN, dan hanya mengakomodir kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” tandasnya (oni)
