HUKUM & KRIMINAL

Perkara Korupsi di TTU Jangan Dipolitisasi, dan Dijadikan Bahan Serang Lawan

KEFAMENANU, KilasTimor.com-Ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Timor Tengah Utara, mumbuat banyak pihak menyiapkan sejumlah “amunisi”, untuk saling menyerang lawan politik. Salah satunya perkara korupsi menjadi kemasan isu menarik para tim sukses, untuk saling menghujat dan menjatuhkan figur tertentu. Bahkan lembaga hukum pun namanya ikut terseret seolah terlibat untuk mengamankan perkara tertentu.

Menanggapi tudingan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kefamenanu, Kahono SH melalui Kasi Pidsus, Frengki M Radja, menghimbau masyarakat di wilayah TTU untuk selalu obyektif mencermati setiap perkara korupsi. Semua perkara yang terindikasi melawan hukum akan diproses tuntas, termasuk para pelaku yang terlibat akan diusut tuntas. Sehingga tidak benar kalau ada tudingan pihaknya lambat atau sengaja mendiamkan kasus tertentu.

Bukan hanya itu, Frengki juga meminta masyarakat termasuk Ketua komisi A DPRD TTU, untuk melaporkan indikasi dugaan pengadaan 7 unit mobil double cabin pengadaan tahun 2014, yang selama ini ramai diperbincanngkan dimedia massa. Bila ada indikasi penyimpangan sebaiknya dilaporkan resmi dilengkapi data dan fakta hukum untuk ditindaklanjuti.

“Kita harap kalau benar ada indikasi penyimpangan silahkan dilaporkan, kita akan usut tuntas,” tandas Frengki

Laporan dugaan penyimpangan itu kata Frengki, tentunya sesuai data dan bukti yang cukup sehingga bisa diusut, bagaimana mekanisme penganggarannya, pengadaannya dari mana dan untuk apa, nilai anggarannya berapa, mekanisme tendernya seperti apa, siapa pemenang tender.

Baca Juga :   Bank NTT Cabang Betun Tanam 1.000 Anakan Pohon

“Kita akan usut tuntas yang penting datang lapor kalau benar ada indikasi penyimpangan. Tetapi kalau tidak bermasalah jangan dipermasalahkan, apalagi seperti situasi sekarang,”tandas Frengki.

Menurutnya, pengadaan bantuan mobil double cabin dari pemerintah TTU, untuk Kejari Kefamenanu, tentunya sangat membantu kelancaran penanganan kasus tapi jika pengadaanya tidak sesuai atau ada indikasi penyimpangan tentunya harus diusut para pelaku yang terlibat harus bertanggungjawab.

Sejumlah perkara korupsi yang sedang ditangani pihak Kejari yakni kasus DAK bidang pendidikan, perkara korupsi jalan perbatasan, perkara Dana hibah Pilkada 2010 termasuk pengadaan 7 unit mobil double cabin tahun 2014, yang dinilai ada penyimpangan. Termasuk pembangunan jalan lapen dihalaman kantor kejaksaan yang dikerjakan oknum kontraktor yang diduga terlibat kasus korupsi. (joe)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top