BETUN, KilasTimor.com-Puluhan Kepala Desa dari Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Kecamatan Rinhat mendatangi Kantor DPRD Malaka, mengadukan persoalan pemotongan dana ADD sebanyak 5 persen dalam pembahasan APBD Malaka bulan lalu, padahal sesuai mandat undang-undang harus dianggarkan 10 persen dari dana APBD Malaka.
Hal itu disampaikan Koordinator Desa Malaka Barat, Andreas Klau saat mengadukan persoalan ini kepada Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran di Kantor DPRD Malaka, Jumat (17/4).
“‘Kami mendengar informasi ini masih simpang siur, sehingga melalui lembaga dewan yang terhormat, supaya ada kejelasan pemerintah terkait pemotongan dana itu. Kita inginkan dana itu tetap diakomodir pemerintah karena sudah menjadi amanat undang-undang. Kita rencanakan akan menggunakan anggaran itu seoptimal mungkin untuk membangun di desa,” ujarnnya.
Kepala Desa Halibasar-Kecamatan Wewiku, Marselinus Bria kepada wartawan mengatakan kedatangan mereka juga untuk mempertanyakan lambannya pencairan ADD tahun 2015, dan hingga kini belum ada pagu ADD dari pemerintah sebagai dasar pembuatan RAPBDes. “Kalau prosesnya lama seperti ini kapan kita bisa membangun. Kita harapkan proses anggaran itu harus cepat, karena saat ini sudah mau pertengahan tahun dan bisa menghambat pengerjaan program di desa, ” katanya.
Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran kepada para kepala desa meminta supaya dilakukan dengar pendapat yang menghadirkan pemerintah, khususnya BPMPD, TAPD serta DPRD Komisi 1 DPRD Pada pada Senin mendatang. “Kita akan meminta penjelasan mereka, terkait pengaduan yang disampaikan,” papar politisi Golkar itu. (oni)
