BETUN, KilasTimor.com-Aktifitas Proses Kegiatan Belajar Mengajar, bagi 350 siswa di SDK
Wetulan, Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Malaka, sering diliburkan bila ada kegitan
lain yang lebih penting dan mendesak. Dari jumlah siswa yang ada, seharusnya disediakan
14 rombongan belajar (Rombel), tetapi kenyataannya di lapangan hanya ada 7 rombel, agar
KBM bisa berjalan. Untuk mengatasi persoalan itu maka Dinas PKP0 Kabupaten Malaka perlu
melakukan penambahan ruang belajar baru, dalam tahun 2015.
Ketua Komite Sekolah SDK Wetulan, Gabriel Tae kepada wartawan mengatakan hal itu disela
rapat bersama dewan guru dan orang tua murid, dalam rangka mempersiapkan UN SD tahun ini
di Wetulan, Jumat (10/4).
Gabriel kepada pers mengatakan dalam kegiatan tray out tahun ini, siswa SD kelas I sampai
kelas V terpaksa diliburkan, karena ruang kelas dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
itu. “Kita prihatin dengan kondisi ini dan bila dibiarkan akan berpengaruh bagi
kelancaran KBM di SDK Wetulan. Kalau siswa sering libur, maka target pembelajaran sesuai
kurikulum akan terganggu. Kita harapkan pemerintah bisa memperhatikan dan memberikan
tambahan ruang kelas untuk melancarkan proses KBM,” ujarnya.
Kepala Sekolah SDK Wetulan, Issac Yos Klau ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan hal
itu. “Ruangan hanya tersedia untuk 7 rombel dan dalam pelaksanaan tray out bagi 60 siswa
kelas VI, mereka menggunakan 3 ruang belajar, sehingga kebijakan yang diambil adalah
meliburkan siswa SD kelas I sampai Kelas V, sehingga tidak mengganggu aktifitas tray out
bagi siswa kelas VI,” ujarnya.
“Total siswa SDK Wetulan 350 orang, dengan perincian kelas I AB 53 orang, IIAB 59 siswa,
III ABC 70 siswa, IV 56 siswa, siswa, V 52 orang, siswa kelas VI, 60 orang siswa. Kalau
mau normal perlu disediakan 14 rombel, dan sementara yang ada hanya 7 rombel,” ujarnya.
Kadis PKPO Malaka, Aleks Seran ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengatakan,
pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terhadap semua sekolah di Malaka, terkait
kebutuhan di bidang sarana-prasarana penunjang KBM. “Kita akan perhatikan kebutuhan
ruangan untuk memperlancar kegiatan KBM, dan kenyamanan belajar siswa. Kita akan
melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang terjadi, dan
akan makukan intervensi anggaran sesuai ketersediaan anggaran pemerintah Malaka,”
pungkasnya. (oni)
