BETUN, KilasTimor.com-Sejak pagi jam 9 tadi, Seluruh pimpinan SKPD, asisten dan Sekda Malaka terlihat sangat serius melakukan rapat marathon secara tertutup di ruangan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu. Setelah rapat dengan SKPD, Bupati melanjutkan rapat tertutup lagi di ruang pertemuan Kantor Bupati Malaka dengan sekda Malaka, Donatus Bere. Beberapa sumber yang dihubungi wartawan mengatakan agenda pembahasan utama adalah nasib 1.800 teko yang belum ditanda tangani SK-nya oleh penjabat Bupati Malaka.
Sekda Malaka, Donatus Bere, SH kepada media ini membenarkan rapat yang dilakukan bersama penjabat Bupati Malaka dan seluruh penjabat eselon II, untuk membicarakan nasib teko yang sudah disetujui dalam penetapan APBD, namun belum ditanda tangani Bupati. “Tadi kita diskusikan semuanya dengan semua SKPD supaya mencarikan solusi bersama. Kita komit bersama semua SKPD untuk membuat telaahan staf terkait kebutuhan tenaga yang dimaksud. Tadi kita sudah diskusikan dan hasilnya sangat kondusif. Kita harapkan semua SKPD bisa segera melakukan telaahan staf, terkait kebutuhan tenaga supaya supaya segera dieksekusi, karena anggaran yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
“Saat ini kita tidak ada waktu untuk berargumentasi, tetapi kita harus lihat dari sisi positifnya dan mencarikan solusi. Tadi Bupati minta telaahan staf, dan seluruh SKPD merespons untuk membuat telaahan itu,” bebernya. “Anak-anak yang kita rekrut semuanya adalah anak-anak Malaka, sehingga kita tidak usah banyak memperdebatkan itu. Kita harus amankan situasi dan kedepan tetap meminta Bagian Hukum dan Organisasi untuk melakukan kajian, yang lebih mendalam. Mereka ini anak-anak kita semua jadi tolong kita harus dukung keputusan yang sudah diambil DPRD, dalam sidang anggaran lalu,” ungkapnya.
Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu secara terpisah kepada media ini mengatakan sejak awal dirinya sudah meminta kajian dan telaahan kebutuhan tenaga dari semua SKPD yang membutuhkan. “Saya sudah meminta sekda dan BKD untuk segera mengajukan telaahan staf SKPD sebagai dasar penanda tanganan SK. Pemerintah tidak mempersulit tetapi dalam penandatangan sebuah dokumen penting, harus ada dasarnya sehingga tidak berdampak hukum di kemudian hari. Kalau kajian SKPD itu ada pasti saya tanda tangan, karena sudah disetujui DPRD dalam rapat anggaran lalu,” ujarnya.
Sesuai pantauan media ini, usai rapat dengan Sekda Malaka, Donatus Bere seluruh SKPD bergegas mangambil data dan nama-nama teko untuk dibawa pulang ke kantornya masing-masing, entah apa yang mau dikerjakan. Beberapa Kepala SKPD yang dihubungi untuk dikonfirmasi tidak mau berkomentar dan bergegas keluar dari halaman kantor Bupati Malaka. (oni)
