JAKARTA, Kilas Timor-Konfrensi Panitia Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Flores (P4KF), yang digelar Kamis (19/3) lalu, menghasilkan sejumlah hal strategis yang perlu dibuat, dalam rangka mewujudkan pemekaran Provinsi Kepulauan Flores.
Ketua P4KF, Marianus Sae, kepada Timor Express (FMC), Selasa (24/3) kemarin di Restoran Handayani, usai menerima aspirasi pemekaran Kabupaten Riung dari Kabupaten Ngada mengemukakan, dalam kongres P4KF yang dilakukan di Mbay, Nagekeo, menghasilkan sejumlah kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya diantara kesepakatan yang diambil yakni, terkait calon ibu kota Provinsi Kepulauan Flores.
Dalam kongres itu bilang Bupati Ngada itu, diputuskan agar penentuan ibu kota Provinsi Kepulauan Flores, dilakukan oleh lembaga independen, yakni Univesitas Padjajaran (Unpad) Bandung. “Kita sepakati Unpad Bandung, untuk lakukan kajian ibu kota Provinsi Kepulauan Flores. Nanti hasil kajian akan diterima oleh semua kabupaten di Flores dan Lembata,” sebutnya.
Adapun calon ibu kota provinsi yang diajukan antara lain, Maumere, Kabupaten Sikka, Ende, Kabupaten Ende, Mbay, Kabupaten Nagekeo, Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Dikemukakan, menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dirinya selaku Ketua P4KF, sudah mengajukan permohonan ke Unpad Bandung, untuk melakukan kajian terhadap calon ibu kota Provinsi Kepulauan Flores. “Saya baru dari Bandung dan sudah sampaikan permohonan agar Unpad lakukan kajian, terkait calon ibu kota provinsi yang dimekarkan dari Provinsi NTT itu,” imbuhnya.
Diharapkan dalam dua bulan mendatang, telah ada hasil kajian, dan semua bupati di pulau Flores dan Lembata, akan menerima hasil kajiannya.
Lebih jauh dia menjelaskan, dalam kongres bupati sedaratan Flores dan Lembata itu, menghasilkan sejumlah kesepakatan, dimana nama provinsi berubah dari Provinsi Flores menjadi Provinsi Kepulauan Flores. “Kita sepakat rubah nama provinsi, dari Provinsi Flores jadi Provinsi Kepulauan Flores,” tuturnya.
Selain itu paparnya, disepakati pula beberapa hal, diantaranya adanya anggaran dari kabupaten di darata Flores dan Lembata. Dari delapan kabupaten yang ada, enam diantaranya telah menyetujui, sedang dua lainnya masih menyatakan akan mempertimbangkan. “Namun dalam waktu dekat, dua kabupaten yang ada, sudah bisa mengambil keputusan. Jadi soal anggaran tidak jadi masalah,” sergahnya.
Politisi PAN itu melanjutkan, kongres juga telah menyetujui adanya kongres lanjutan, yang bakal dihelat dua atau tiga bulan mendatang. “Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD masing-masing, sudah sepakat untukn lakukan kongres lanjutan atau kongres ketiga, dalam rangka pembentukan Provinsi Kepulauan Flores,” ungkapnya.
Ditanyai tentang dukungan Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT, dia mengatakan pihaknya secara lisan telah menyampaikan hal itu kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dan gubernur menanggapi secara positif rencana pemekaran Provinsi NTT. Pimpinan DPRD NTT, juga demikian. “Pimpinan DPRD NTT secara lisan juga setuju, dibentuknya Provinsi Kepulauan Flores,” katanya.
Nanti lanjutnya, setelah kongres ketiga, seluruh bupati dan pimpinan DPRD kabupaten didaratan Flores dan Lembata akan menandatangani seluruh dukungan pemekaran Provinsi Flores. Semua dokumen yang ada, akan diajukan ke Pemprov dan DPRD NTT, untuk disetujui dan kemudian dilanjutkan ke Mendagri, untuk diproses lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan, dirinya optimis pada tahun 2016 mendatang pemekaran Provinsi Kepulauan Flores dapat diproses lebih lanjut, dan bisa dimekarkan. Karena itu, semua elemen masyarakat Flores dan Lembata, hendaknya bersatu padu, mendukung Provinsi Kepulauan Flores. Pemekaran sangat penting, demi peningkatan dan pendekatan pelayanan pemerintahan, meningkatkan APBD, dimana akan bertambah anggaran untuk provinsi baru dan sejumlah alasan positif lainnya. “Saya ini orangnya optimis. Jadi saya optimis pemekaran akan terwujud,” pungkasnya. (nan)
