TIMOR

Walikota Kupang Ingatkan Kepsek Soal Dana Bos

KUPANG, KilasTimor.com-Wali Kota Kupang Jonas Salean, mengingatkan kepada para kepala sekolah (Kepsek), agar dalam mengelola Dana BOS, dan dana kapitasi kesehatan, harus sesuai pentunjuk teknis (Juknis) dan pentunjuk pelaksana (Juklak) yang ada.

Hal ini dikatakan Walikota Jonas Salean kepada wartawan, Sabtu (25/4/2015) di Balai Kota Kupang.Menurutnya, permintaan ini karena belum lama ini, para guru dan aparatur telah mengikuti Workshop Antikorupsi yang digelar hingga Kamis (23/4/2015). Pemerintah Kota tentunya terus berjuang agar perilaku yang tidak sesuai ketentuan, di dua institusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) dan Dinas Kesehatan terus diminimalisir.

“Kami tentunya memiliki keinginan agar agar Kota Kupang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) terutama korupsi. Dana BOS, sudah ada petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak), sehingga harus dikelola Dana BOS dan dana kapitasi disesuaikan dengan ketentuan yang ada ,sehingga jangan buat aneh-aneh lag,” tegas Salean.

Dia mengakui, dulu dana alokasi khusus (DAK) hampir tiap hari para kepala sekolah dipanggil jaksa karena pengelolaan tak sesuai juiknis. Karena itu, dengan adanya Juklak dan Juknis maka diharapkan pengelolaan Dana BOS dan DAK, serta dana kapitasi harus dilkelola secara transparan. “Jangan anggap Dana BOS milik sendiri dan dikelola tertutup hanya bendahara dan kepsek yang tahu,” katanya.

Terkait deklarasi, Salean mengatakan, semua yang hadir telah bersepakat untuk harus bersih. Apalagi, saat ini10 puskesmas reformasi terhadap semua kegiatan di seluruh puskesmas. Reformasi termasuk penggunaan anggaran yang harus transparan, pengeluaran dicacat dan disampaikan terbuka. “Kalau gunakan salah, pasti takut juga kalau dengar KPK masuk, seperti tikus lihat kucing. Hak kita jadi hak kita, dan jangan ambil yang bukan hak kita,” tandas Salean. (rif)

Baca Juga :   Misa Syukur HUT Bupati Malaka, Romo Marcel Ajak Tiru Sikap St. Stefanus

Sebelumnya, Cahya Harifah Direktur PPLHKPN KPK RI mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang sangat penting karena menentukan kualitas kehidupan masyarakat dan menentukan nasib bangsa. Anggaran yang digunakan untuk kedua sektor tersebut sangat besar.

Posisi anggaran pendidikan setiap tahun terus meningkat. Tahun 2014 sekitar Rp 375 triliun. Tahun 2015, APBN untuk sektor pendidikan naik menjadi Rp 400 triliun, yang terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 154 triliun, dan anggaran belanja pendidikan melalui transfer hampir mencapai Rp 225 triliun.

Sedangkan pada sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan terus meningkat dengan total anggaran Rp 52,7 triliun pada tahun 2013, terus meningkat sampai Rp 71,1 triliun di tahun 2015. “Anggaran yang besar perlu dibuat pengawasan yang baik, sehingga korupsi dapat dicegah dan tujuan peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi,” kata Cahya. (net)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top