RAGAM

Bupati Bere Minta Maaf Atas Keputusan Pemerintah Malaka Terkait Teko

BETUN, Kilastimor.com-Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere atas nama pemerintah daerah Kabupaten Malaka dan atas nama pribadi meminta maaf atas keputusan dan Kebijakan Pemerintah yang merugikan Teko di Malaka. Permintaan maaf itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere saat bertatap muka dengan Teko se-Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka di Betun, Sabtu (30/5).

Donatus Bere

Donatus Bere

“Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kepada masyarakat Malaka dan Teko di Malaka kalau memang keputusan dan kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Malaka merugikan para teko,” ujarnya.

“Kita semua harus berjiwa besar dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama kita semuanya, demi kesinambungan pembangunan pembangunan di Kabupaten Malaka tercinta,” jelasnya.

“Kita semua harus berjiwa besar karena keputusan yang diambil itu terkesan merugikan para teko, namun kita harus menyadari bersama bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Saya tanda tangan SK itu baru 30/4 dan diberlakukan sejak 1 Mei, dan gaji teko dari Januari hingga April memang tidak bisa dibayarkan karena melanggar aturan dan berdampak hukum. Saya minta kita semua menyadari keadaan itu dan ini sebuah kesalahan sejarah yang tidak perlu disesali, tetapi marilah kita secara bersama dengan kebesaran hati menerimanya demi kebaikan dan kesinambungan pembangunan di Rai Malaka tercinta,” tandasnya.

“Kita semua tahu, saya dilantik sebagai penjabat bupati Malaka baru pada tanggal 24/5, sehingga tidak mungkin melakukan penandatangan SK Teko per 31 Desember. Itu akan melanggar aturan dan berdampak hukum,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan dan permintaan Meri Seran, salah seorang Teko yang bekerja di Puskesmas Betun yang meminta Pemkab Malaka melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mantan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu supaya bisa menandatangani SK Teko per 31 Desember 2014, sehingga gaji teko selama Januari hingga April 2015 bisa terbayarkan, penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere dalam forum diskusi bersama teko mengatakan, pendekatan itu sudah dilakukan dengan beliau sebelum mengakhiri masa jabatannya. Namun tetap bersikeras tidak mau menandatangani SK itu.

Mantan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu ketika dikonfirmasi wartawan secara terpisah, Sabtu (30/5) mengatakan bahwa dirinya tidak berkeberatan menandatangani SK itu, asalkan ada telaahan staf dan analisa kebutuhan dari setiap SKPD.
(oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top