RAGAM

DPRD Malaka Harus Respon Soal Gaji Teko

BETUN, Kilastimor.com-Anggota DPRD Malaka harusnya lebih responsif atau tanggap terhadap pembayaran gaji bagi Tenaga Kontrak (Teko) di Malaka, tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat, karena informasi itu sudah meluas dan menjadi bahan pembicaraan publik.
Kalau didiamkan saja, maka DPRD Malaka dinilai tidak peka terhadap aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Akselerasi Nasional, Lodi M. Lukas kepada wartawan,Kamis (28/5).

“Kalau bisa DPRD Malaka harus respon dan mempertanyakan masalah itu kepada pemerintah, kenapa gaji teko selama empat bulan terakhir tidak dibayar, padahal teko sudah bekerja dan melaksanakan kewajibannya. Kalau orang sudah bekerja tentu harus dibayar dan masalah itu tidak boleh dibiarkan seolah tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

“DPRD Malaka harusnya menggunakan kewenangannya melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah mempertanyakan persoalan itu, termasuk mencarikan solusi supaya para teko yang sudah bekerja tidak dirugikan,” bebernya.

“Saya dengar banyak teko yang mengeluh, akibat tidak dibayarnya gaji selama empat bulan terakhir. Banyak Teko mengalami kesulitan terkait pemondokan dan biaya hidup di Betun. Kita dengar juga informasi bahwa teko yang sudah menggunakan uang, harus menyetor kembali ke kas daerah walau sudah bekerja,” tambahnya.

Anggota DPRD Malaka dari Partai Kebangkitan Bangsa, Simon Seran Fahik kepada wartawan mengatakan, seharusnya Pemda Malaka melakukan pembayaran gaji kepada teko yang sudah bekerja dan melaksanakan tugas, karena sudah mendapatkan persetujuan DPRD Malaka dan diakomodir dalam APBD Malaka 2015. “Namanya orang yang sudah bekerja ya harus dibayar, karena mereka sudah melaksanakan tugas. Kalau orang yang sudah bekerja dan tidak dibayar sama saja dengan pemerasan terhadap tenaga orang,” jelasnya.

Baca Juga :   Kementan Bakal Bantu Pengembangan Pertanian di Malaka

“Kita akan pertanyakan itu kepada pemerintah kenapa mereka tidak membayar tunjungan atau gaji teko selama empat bulan terakhir. Yang rekrut ya pemerintah jadi mereka harus bayar karena sudah menggunakan tenaga orang. Kalau mereka sudah rekrut dan menggunakan tenaga orang logikanya harus dibayar, apalagi gaji teko itu sudah mendapatkan persetujuan DPRD Malaka,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top