HUKUM & KRIMINAL

Lagi, Aparat Penegak Hukum Diminta Selidiki Pengerjaan Ruas Jalan Lintas Selatan Timor

BETUN, Kilastimor.com-Aparat Penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan didesak untuk proaktif melakukan penyelidikan, terkait pengerjaan ruas jalan lintas selatan pulau Timor dari Motamasin Kabupaten Malaka hingga Kolabano-Kabupaten TTS, yang dikerjakan PT. Modern-Naviri.co. Pasalnya, proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan merugikan warga pengguna jalan di wilayah kawasan perbatasan Malaka dan TTS.
Kalau aparat mendiamkan saja maka kerugian negara akan bertambah besar di wilayah kawasan perbatasan kedua wilayah itu.

Penegasan itu disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Malaka (Immala) Kupang, Sirilius Klau kepada wartawan di Kupang, Selasa (18/5).

“Kita minta aparat tipikor di Kepolisian, Kejaksaan atau KPK untuk proaktif melakukan penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi dalam pengerjaan ruas jalan Motamasin-Webua-Besikama-Wanibesak-Boking, yang selama ini dikerjakan PT. Modern-Naviri karena berpotensi merugikan keuangan negara. “Kejaksaan dan kepolisian harus segera melakukan puldata dan pulbaket di lapangan untuk mengidentifikasi pengerjaan ruas jalan itu,” ujarnya.

“Kita juga meminta penyidik untuk melakukan penyelidikan kenapa pengerjaan ruas jalan strategis nasional itu antara Wanibesak-Kolbano sekitar 20 km belum tuntas dikerjakan, padahal jalan itu sangat penting untuk melancarkan arus transportasi barang dan orang di wilayah jalur selatan Timor, menuju Kupang, ibukota provinsi NTT,” bebernya.

“Kita patut mencurigai pengerjaan jalan strategis nasional itu karena banyak kejanggalan yang terjadi dilapangan. Kita curiga pengerjaan ruas jalan itu diluar ketentuan spek pengerjaan jalan negara. Apalagi jalur itu letaknya diwilayah selatan Timor sehingga sulit dari aspek pengawasan dan kontrol semua pihak termasuk aparat penegak hukum,” tuturnya.

“Kita banyak mendengar keluhan masyarakat sepanjang ruas jalan itu yang mengatakan kualitas pengerjaan jalan itu terkesan asal jadi, dan menggunakan material yang seharusnya diluar pengerjaan jalan negara. Dalam pengerjaan minornya saja menggunakan material sertu untuk menimbun bahu jalan dengan tumpukan batu yang seharusnya batu pecah.

“Dalam pengerjaan mayor, utamanya juga terdapat banyak kejanggalan karena jalan itu baru dikerjakan namun sudah mulai bergelombang dan pada beberapa titik sudah mengalami kerusakan. Kita minta penyidik KPK untuk merespon pengerjaan ruas jalan itu karena berpotensi korupsi dan merugikan keuangan negara. Kita mau aparat harus proaktif melakukan penyelidikan terkait berbagai kejanggalan dalam pengerjaan ruas jalan itu secepat mungkin,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top