TIMOR

LKPj Bupati TTS Tidak Akuntabel, Pansus Lahirkan 40 Rekomendasi

SOE, KilasTimor.com-Setelah bekerja selama kurang lebih 3 minggu (21 hari) hari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati TTS berhasil merangkumkan hasil kerja Pansus.

Dalam hasil kerja Pansus yang dilakukan melalui uji petik dilapangan, ditemukan sejumlah ketidaksesuai antara laporan LKPJ dengan fakta yang terjadi dilapangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Pansus Benetictus Banamtuan, dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja Pansus pada Kamis (7/5).

Konferensi pers yang dihadiri oleh enam (6) dari sembilan (9) orang anggota menyoroti dokumen LKPJ Bupati TTS tahun 2014 sangat tidak akuntable, tidak korelati dan terkesan bias dari RPMJ dan APBD.

“Setelah kita lakukan uji petik dilapangan, ditemukan LKPJ tidak akuntable, tidak korelatif dan sangat bias dalam pelaksanaan dengan yang dilaporkan,”tegas Beni Banamtuan.

Ketua Fraksi Demokrat ini mencontohkan pada Dinas PU pada proyek PPIP yang menelan dana 1,726.973.350 untuk mengerjakan dua buah ruas jalan yaitu Tumu-Valas dn Besnam-Teluk. Dalam LKPJ disajikan hasil yang dicapai terlaksananya pekerjaan ruas jalan itu. Namun permasalahannya, yang disajikan dlm LPKJ menyebutkan pekerjaan 2 ruas jalan itu terlaksana. Namun Permaslahannya, terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga anggaran di setor kembali ke kas daerah. Terhadap hal tersebut jelas Beni Banamtuan, sangat tidak korelasi karena antara hasil yang dicapai dengan waktu yang tersedia serta anggaran yang ada sangat tidak masuk akal.

Baca Juga :   Mgr. Paulinus Olla MSF: Tak Terbayangkan jadi Uskup

“Menurut Pansus Tim penyusun LKPJ tidak memahami secara benar antara fakta dilapangan dengan apa yang mau dilaporkan,”tegas Beni Banamtuan.
Hal berikutnya adalah tidak dijelaskan secara detil manfaat secara ekonomi bagi masyarakat jika pekerjaan jalan tersebut masih menyimpan masalah.

Temuan selanjutnya kata Beny Banamtuan adalah dana pembuatan LKPJ Bupati tahun 2014 sebesar Rp 220.078.000 yang dinilai sangat-sangat besar.
Masa biaya pembelian kertas, penyusunan dan foto copi serta penjilidan sampai dengan Rp 220.078.000 kan sangat tidak wajar,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat TTS itu.

Bukan hanya itu biaya pembuatan pembuatan dokumen RPJMD sebesar 486 juta termasuk honor tim dinilai sangat fantastis. Dua hal tersebut menurut Ketua Pansus itu adalah telah terjadi dugaan korupsi yang oleh Pansus merekomandasikan ke BPKP untuk dilakuka audit.

Bahwa pada item pengadaan interior kantor dimana biaya gambar Presiden dan Wakil Presiden seharga Rp. 745.000 per buah belum termasuk garuda.
“Sangat tidak masuk akal jika harga gambar Presiden Rp. 745.000 dan Gambar wakil Presiden juga 745.000, belum termasuk gambar burung Garuda yang digunakan sebagai interior kantor,dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang tidak kami sampaikan satu persatu,”jelas Beni.

Konferensi Pers yang dihadiri oleh anggota 6 anggota Pansus masing-masing Soleman Se’u, Gordon A Banoet, Hendrikus B. Babys, David Boymau, Ruba Banunaek dan Religius Usfunan tersebut terungkap adanya 40 rekomandasi yang dua diantaranya akan direkomandasi ke BPKP untuk dilakukan audit. Rekomandasi tersebut yang nantinya akan diperjuangkan di sidang Paripurna menjadi rekomandasi DPRD TTS. (pap)

Baca Juga :   449 Orang Ikuti Test Calon Bintara TNI AD
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top