HUKUM & KRIMINAL

MK Tidak Miliki Kewenangan Judicial Review UU ASN dan UU Pilkada. Harusnya Dilakukan Legislatif Review

JAKARTA,KilasTimor.com-Permohonan Uji materil terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan wali kota, terkhusus PNS wajib mengundurkan ketika mengikuti Pilkada, resmi disidangkan Majelis Hakim Agung MK, Rabu (29/4).

Pantauan koran ini, sidang Pendahuluan yang digelar di ruang sidang lantai dua, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung, Wahiduddin Adams, didampingi hakim agung anggota, Patrialis Akbar dan I Dewa Gede Palaguna.

Sementara pemohon yang hadir antara lain, Deno Kamelus, Kotan Y. Stefanus, Umbu Lily Pekuwali, Ishak Tungga, Saryono Yohanes, Daud Dima Talo dan Bill Nope.

Ketua Majelis Hakim Agung, Wahiduddin Adams usai membuka sidang pendahuluan itu, langsung memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri dan membacakan permohonannya.

Salah satu pemohon, Kotan Y. Stefanus yang membacakan permohonan itu menyebutkan, sebanyak 14 PNS pada Universitas Nusa Cendana, mengajukan Judicial Review ke MK atas UU ASN dan UU Pilkada karena kedua UU tersebut, diskriminatif dan mengekang hak asazi pihaknya sebagai PNS. Kedua UU tersebut diskriminatif karena menyatakan PNS harus mengundurkan diri, ketika mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Oleh karena itu, Mejelis Hakim Agung MK, hendaknya menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, dan menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN serta pasal 7 huruf t, UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempuanyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga :   Tanggap Darurat, BPBD Malaka Bangun Tanggul di Desa Motaain

Usai mendengarkan pembacaan permohonan, Ketua Majelis Hakim Agung, Wahiduddin Adams langsung memberikan kesempatan kepada dua hakim anggota untuk memberikan nasihat.
Hakim anggota, I Dewa Gede Palaguna mengemukakan, menguji sebuah undang-undang merupakan hak warga negara. Hanya saja perlu diingat kembali kalau, sejumlah UU telah dilakukan judicial review dan ditolak berkali kali. Pasalnya, untuk melakukan judicial review perlu dilihat kalau UU yang ada bertentangan dengan UUD 1945. Jika tidak, maka MK tidak berwenang memutuskan dan UU tersebut harus dilakukan dengan cara legislatif review.

“Jika bertentangan dengan UUD maka akan diuji. Sebaliknya jika tidak maka itu harus dilakukan dengan legislatif review,” paparnya.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta pemohon untuk mempertimbangkan permohonan yang ada, apakah dilanjutkan atau tidak.

Bila pemohon ingin melanjut jelas dia, maka harus dilakukan sejumlah perbaikan, diantaranya, perlu perbaikan dan penjelasan akan kewenangan, legal standing, dan diikuti dengan penjelasan kerugian hak konstitusional, hubungan sebab akibat dan diuraikan kualifikasinya.

Selain itu pintahnya, pemohon harus memasukan argumentasi pemohon dan pada diktumnya, pemohon harus menggambarkan soal bertentangan dengan UUD 1945.
Sementara itu, hakim agung MK, Patrialis Akbar dalam nasihatnya mengemukakan, sebenarnya daerah membutuhkan orang-orang cerdas, cendekiawan dan pemikir untuk memimpin daerah. Akan tetapi UU telah membatasi hal itu.
Dia mengemukakan, untuk pengujian ini, penting dilihat putusan MK, Nomor 12 PPU/XI/2014 dan putusan itu sebenarnya mengikat semua pihak.

Baca Juga :   Pemda Belu Alokasikan Rp 20 Miliar untuk Bantuan Rumah Swadaya

Patrialis menjelaskan, dalam UU ASN dan UU Pilkada mewajibkan calon kepala dari PNS menyerahkan surat pengunduran diri. Hal ini dapat dimengerti bahwa bisa saja PNS itu diberhentikan, atau tidak diberhentikan, tergantung pimpinan PNS yang bersangkutan. Dan hal itu banyak terjadi, dimana ada PNS yang kembali bertugas setelah itu. “Jadi pasal kedua UU tersebut bisa diartikan PNS bisa diberhentikan, bisa juga tidak. Tapi ini pendapat saya sebagai pribadi, bukan Mahkamah Konstitusi,” urainya.

Pada kesempatan itu, dia meminta pemohon untuk menjelaskan apa saja pembatasan hak asazi. Pasalnya, hidup ini ada batasannya dan pilihan. “Kita hidup dibatasi hak-haknya juga, dan semua ada pilihan. Contohnya kami hakim MK. Kami juga dibatasi hak kami, dimana kami tidak bisa beracara, tidak bisa usaha. Semua tergantung pribadi,” tuturnya.

Ketua Majelis Hakim Agung MK, Wahiduddin Adams dalam nasehatnya, meminta pemohon menguraikan diskriminatifnya UU yang di judicial review, kemudian pemohonan harus mengelaborasi lebih dalam, termasuk soal kerugian potensial dan materil.
Dia juga menyarakan agar sidang berikutnya bisa dilakukan melalui telekonfrensi secara langsung, mengingat biaya yang ditimbulkan ketika bersidang langsung di MK. “Bila ada hal-hal khusus, baru datang langsung ke MK. Kalau periksa ahli, bisa lewat telekonfrensi,” sebutnya, seraya meminta pemohon untuk memperbaik permohoan selama 14 hari dan sidang akan dilanjutkan 12 Mei mendatang.

Baca Juga :   PNS di Kota Kupang Wajib Daftarkan Diri di e-PUPNS

Usai mendengarkan nasihat, Kotan Y. Stefanus dan Deno Kamelus mengemukakan, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji, apakah maju atau mundur. Pihaknya juga akan mengikuti nasihat yang disampaikan majelis hakim. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top