RAGAM

Mutasi Pejabat Eselon Tidak Ada Kaitan dengan Urusan Politik

BETUN, Kilastimor.com-Rencana mutasi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka 22 Mei mendatang, tidak berkaitan dengan urusan politik. Mutasi yang dilakukan semata untuk perbaiki kinerja dalam birokrasi guna mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat Malaka.

Penegasan itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada Wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.

“Pelantikan pejabat eselon yang sementara direncanakan dimaksud untuk mengisi jabatan yang lowong dalam struktur birokrasi pemerintahan sehingga tidak ada kepincangan dalam kinerja setiap SKPD. Pelantikan itu dimaksud juga untuk memacu kinerja setiap SKPD guna mengelola setiap program yang sudah ditetapkan SKPD. Kalau tidak dilakukan maka birokrasi akan pincang dan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan program setiap SKPD,” tandas Bere mengingatkan.

“Tahun ini kita kelola DAU dan DAK tahun kedua, sehingga kalau jabatan lowong itu tidak diisi, maka roda pembangunan berjalan pincang dan dikawatirkan pelaksanaan program setiap SKPD bisa molor dan serapan anggaran juga akan rendah. Kita mau supaya internal birokrasi kerja lebih optimal tahun ini,” tambahnya.

“Jangan kaitkan dengan urusan politik, karena birokrasi urusannya bukan di ranah itu. Kalau birokrasi keropos maka pelaksanaan roda pembanguan dan serapan anggaran rendah. Kita tidak inginkan dana silpa tahun ini tambah banyak, lantaran kekosongan jabatan lowongan yang tidak diisi. Tolong kita berpikir positif dan harus berpikir satu langkah kedepan, karena kita saat ini membangun Malaka. Birokrasi sebagai motor penggerak harus kuat dan tidak pincang, supaya semua program seoptimal mungkin bisa jalankan. Kalau serapan rendah maka yang rugi warga Malaka,” tandasnya,

Baca Juga :   Pengerjaan Fisik dan Non Fisik 100 Persen, TMMD 2018 Ditutup Besok

“Kita harus satukan persepsi, bahwa untuk membangun sebuah kabupaten yang kuat, maka birokrasinya harus diperankan secara optimal. Ini rencana pemerintah dan harapan kita supaya tidak disalah artikan, apalagi dikait-kaitkan dengan urusan politik,” tegasnya.

Menyinggung soal indikasi mutasi pejabat sebagai sarana dan mesin politik untuk mendukung figur tertentu, Bere menandaskan bahwa itu pemikiran sempit yang perlu diluruskan. “Pemerintah tidak urus politik praktis, tetapi hanya fokus untuk membangun sesuai aturan dan tupoksi yang ada. Kita inginkan supaya kalau dalam tubuh birokrasi itu kuat dan tidak pincang,” pungkasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top