RAGAM

Pemkab Malaka Didesak Tuntaskan Teko

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka diminta segera tuntaskan persoalan 1800 tenaga kontrak yang saat ini statusnya masih mengambang. Pemkab harus segera mengambil langkah strategis untuk segera memutuskan agar masalahnya tidak berlarut-larut. Kalau dibiarkan akan menimbulkan persoalan baru yang akan berdampak bagi pelaksanaan pembangunan di Malaka.

Penegasan itu disampaikan Ketua Biti Bot Malaka, Pedka Edmundus Klau kepada wartawan di Umalor, Rabu (13/5).

“Kita harapkan supaya persoalan teko Malaka segera diselesaikan dan tidak menggantung, karena bila diulur akan menimbulkan persoalan baru yang tidak diharapkan. Masalah teko ini harusnya sudah ditandatangani SK nya dari 31 Desember lalu, namun hingga bulan mei ini belum ada tanda-tanda untuk dituntaskan. Pemerintah harus membuat keputusan bijaksana supaya urusan itu tuntas dan tidak diulur-ulur lagi,” bebernya.

“Kalau pemkab sudah melakukan pengkajian terhadap 1.800 teko yang direkrut, Penjabat Bupati Malaka segera tandatangani agar ada kepastian hukum. Sudah memasuki lima bulan ini para teko belum ada kepastian status dan juga belum dibayar sehingga bila dibiarkan bisa bermasalah. Kita harapkan situasi di Kabupaten ini tetap kondusif dan tidak terjadi persoalan. Kita dorong supaya pemkab segera membuat keputusan final sehingga ada sebuah kepastian,” jelasnya.

“Ada beberapa opsi untuk selesaikan masalah teko. Pertama, kalau administrasi 1.800 teko itu sudah tuntas dan sudah ada kajian kebutuhan dari setiap SKPD yang membutuhkan tenaga, maka silahkan pemerintah segera menandatangani SK itu.

Baca Juga :   Tekan DBD, Dinkes Kota Kupang Gelar Aksi PSN

Kedua, bila belum tuntas pemerintah bisa menyelesaikannya secara bertahap. Pemerintah bisa menandatangani 788 teko bawaan dari Belu yang nota bene teko lama supaya ada kepastian. Sementara teko yang baru direkrut dibereskan dulu administrasinya baru ditanda tangani. Pemerintah perlu membuatnya secara bertahap sehingga tidak memberatkan. Silahkan pemerintah lengkapi teko yang baru direkrut setelah itu baru ditanda tangani.

Ketiga, Opsi terakhir Pemkab bisa membubarkan semua teko yang sudah direkrut untuk melakukan perekrutan baru dengan menyiapkan perencanaan yang matang tentang sistim perekrutan, kajian kebutuhan tenaga yang lebih baik dari setiap SKPD supaya tenaga yang direkrut, langsung dimanfaatkan dan tidak keleleran di setiap SKPD. Semua yang direkrut sekarang adalah anak-anak Malaka sehingga bisa dipanggil dan diarahkan terkait keputusan yang diambil pemerintah,” tambahnya.

“Saya hanya ingatkan bahwa semakin cepat pemerintah membuat keputusan terkait teko tentu akan lebih baik. Kita tidak mau kalau teko yang sudah direkrut resah karena statusnya tidak jelas, apalagi sudah empat bulan terakhir kerja tanpa dibayar karena statusnya belum jelas. Kita dorong supaya solusi segera diambil supaya pekerjaan pemerintah tidak terganggu apalagi saat ini pemkab sudah mulai aktif mengelola APBD dan DAK,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top