RAGAM

Pemkap Malaka Harus Minta Maaf Soal Gaji Teko

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka harus berjiwa besar dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malaka, terkait tidak dibayarnya gaji teko yang sudah bekerja empat bulan.

Kalau pemerintah tidak membayar sama saja dengan pemerintah tidak bertanggungjawab dan memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat Malaka. Kita patut pertanyakan itu karena dalam pengelolaan pemerintahan terkesan keropos, tanpa perencanaan matang.

Penegasan itu disampaikan Tokoh Masyarakat Malaka, Pius Klau Muti kepada wartawan di Betun, Rabu (27/5)

“Kita patut mempertanyakan masalah itu karena peristiwa itu justru terjadi dalam organisasi pemerintahan. Logikanya, kalau rekrut tenaga dan mempekerjakan tenaga kontrak, berarti pemerintah harus bertanggung jawab dan membayar semua hak tenaga kontrak yang sudah bekerja. Kalau pemerintah tidak bayar apapun alasannya tetap tidak bisa dibenarkan karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan termasuk pelanggaran HAM,” bebernya.

“Kita tidak inginkan citra pemerintahan kita yang masih tergolong bayi itu rusak gara-gara pengelolaan pemerintahan yang kurang baik dan keropos. Malaka bisa dicatat sebagai salah satu Kabupaten di indonesia yang mempekerjakan orang tanpa dibayar upahnya. Tentu saja peristiwa itu sangat mencoreng nama baik kabupaten Malaka di NTT,” tandasnya.

“Saya harap pemerintah Kabupaten Malaka harus bisa mencari solusi terbaik untuk membayar teko yang sudah bekerja sejak Januari sampai April 2015, apapun alasananya. Kalau memang karena alasan penandatanganan SK itu urusan pemerintah, sehingga harus ada solusi. Itu urusan internal pemerintah. Tetapi Teko yang sudah bekerja prinsipnya harus dibayar upahnya apapun alasanya,” jelasnya.

Baca Juga :   Sony Xperia P2, Super Tipis dengan Baterai Raksasa

“Saya lihat belakangan ini pembayaran gaji teko selama 4 bulan terakhir didiamkan dan tidak diurus pemerintah sehingga hal itu patut disesalkan. Kita harapkan pemerintah mengambil langkah cepat menyelesaikan persoalan itu sehingga tidak jadi persoalan dan bom waktu yang akan meledak, dan membahayakan kabupaten yang baru ini,” tandasnya.

“Kalau memang tidak ada jalan keluar lagi, pemerintah harus segera meminta maaf kepada masyarakat Malaka, khususnya kepada para teko apa yang mereka lakukan selama ini keliru, sehingga mengakibatkan gaji 1.800 teko tidak bisa dibayar selama empat bulan terakhir,” pungkasny.(oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top