RAGAM

Pemkot Kupang Dinilai Lemah Mengimplementasi Perda RDTL

KUPANG, Kilastimor.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang masih lemah dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga masyarakat dan pengusaha masih bebas membangun di Kota Kupang terutama pada tempat yang dilarang.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Herry Kadja Dahi kepada wartawan di kantor DPRD, Selas (19/5/2015).

Menurutnya, Perda RDTL ini sudah ada, namun terkesan sengaja membiarkan, sehingga terlihat penataan pembangunan di kota ini belum teratasi dan sangat bebas dibangun oleh masyarakat maupun pengusaha, baik utuk tempat usaha maupun tempat tinggal.

“Ada pengakuan dari Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat, Perda tersebut belum diberlakukan. Maka itu saya menilai ada Perda tidak dilaksanakan pemerintah. Akibatnya, masyarakat bebas membangun dilokasi yang sebenarnya dilarang. Jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tetapi bagiamana pemerintahan sekarang mengambil sikap dengan rujukan Perda tersebut, sehingga tidak lagi masyarakat atau pengusaha membangun pada tempat yang bukan peruntukannya,” tegasnya.

Dia mencotohkan, cukup banyak lokasi yang sebenarnya bukan peruntukan yang dibangun masyarakat untuk berusaha, dan jadikan tempat tinggal seperti di jalur hijau Kelapa lima. Pada wilayah itu, ada restoran dan hotel. Hal ini tentunya menutup akses bagi warga untuk bersantai di pinggiran pantai bersama kelaurga saat liburan.

Sementara anggota DPRD lainya yakni, Adrianus Talli mengatakan, Perda RDTL harus dijalankan pemerintah, karena sudah melalui perbahasan pemerintah dan DPRD.
“Sangat keliru jika ada kepala dinas yang mengatakan Perda tersebut belum berlaku,” pungkasnya. (rif)

Baca Juga :   Bupati SBS Pimpin Rapat Pemberlakuan Acara Adat dan Pesta Nikah di Malaka
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top