BETUN, Kilastimor.com-Pengelolaan Pemerintahan dan sektor pendidikan di Malaka patut diperhatikan. Pada birokrasi, penempatan pegawai harus sesuai keahlian dan kemampuannya. Mutasi pegawai sedapat mungkin dihindari kecuali promosi. Sementara dibidang pendidikan harus bisa memberikan beasiswa bagi mahasiswa Malaka, yang lagi melakukan studi. Penegasan itu disampaikan bakal calon Bupati Malaka, Heri Klau kepada wartawan di Besikama, Jumat (28/5).
Hery Klau/Kilastimor
“Dalam dunia birokrasi, bongkar pasang pejabat itu harus dihindari kecuali promosi jabatan, karena akan menimbulkan perpecahan dan ketidakpuasan dalam tubuh pemerintahan. Mutasi dengan tujuan perbaikan kinerja itu bukan target tetapi harus dicarikan solusi yang lain, yakni menempatkan tenaga-tenaga pendamping yang handal supaya bisa membantu tugas seorang pejabat dalam SKPD. Untuk langkah awal baperjakat harus bekerja profesional dan menempatkan pejabat sesuai latar belakang pendidikan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki,” paparnya.
Dalam perkembangan, kalau pejabat yang diangkat kurang produktif atau kurang mampu, maka harus dibantu tenaga-tenaga teknis yang handal supaya SKPD itu bisa produktif dan bekerja secara optimal. Manejemen mutasi dengan cara membuang pejabat, sama arti dengan membuat masalah baru dalam tubuh pemerintahan dan ciptakan masalah baru. Pejabat yang pindah ke tempat baru, juga akan lebih tidak produktif lagi karena kecewa dan kesal dengan mutasi yang dilakukan. Mutasi itu diperlukan kecuali untuk promosi jabatan namun kalau hanya mau roling dengan jabatan sama, patut dievaluasi dan dipertimbangkan kembali.
“Kalau dalam lima tahun kita main mutasi terus kapan kerjanya? Itu menandakan bahwa bupati yang dipilih tidak mampu memanage birokrasi,” ungkapnya.
