RAGAM

PT. SMR Dituntut Angkat Kaki dari TTS. DPRD TTS Agendakan RDP

SOE, Kilastimor.com-Sebanyak 40-an massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kebangkitan (Garda Kebangkitan) menuntut PT. SMR untuk segera angkat kaki dari TTS, karena dinilai tidak menghargai buruh yang beragama Kristen untuk beribadah pada hari minggu sebagaimana layaknya kaum nasrani lainnya.

Tuntutan tersebut disampaikan Garda Kebangkitan ketika melakukan demontrasi ke kantor Dinas ESDM dan ke gedung DPRD TTS pada Rabu (20/5).
Dalam orasinya koordinator lapangan Garda Kebangkitan, Lexi Tamonob meminta agar pemerintah segera mencabut ijin dari PT SMR karena dinilai tidak menghargai masyarakat TTS khususnya buruh tambang yang beragama nasrani.

Sebelum menuju ke kantor DPRD TTS para demontran melakukan pawai kendaraan roda 4 dan 2 menuju kantor Dinas ESDM untuk menyerahkan pernyataan sikap mereka dan sejek berorasi diluar pagar halaman kantor ESDM kemudian berbalik arah menuju kantor DPRD TTS.

Dengan membawa poster yang bertuliskan” Stop merusak Alam TTS, Hentik Tambang Mangan dan Batu warna di TTS, Pemerintah Tidur, SoE Menjadi Rusak, Tambang Mangan Nencemari Air dan Udara” Atoin Meto para demonstran diterima oleh Komisi IV DPRD TTS, masing-masing Ketua, Lens Liufeto, Wakil Ketua, Religius Usfunan, Robinson Faot, Yusuf Alle, Hendrikus Babys. Selang beberapa saat kemudian Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa memasuki ruangan untuk berdialog dengan massa demonstran.

Dalam dialog dengan Ketua DPRD yang dipandu oleh Ketua Komisi IV Lens Liufeto, Garda Kebangkit menuntut DPRD TTS seiya sekata agar PT.SMR segera angkat kaki dari bumi cendana wangi tersebut.

Baca Juga :   MU Lepas Nani ke Fenerbache

Miel Teftae yang adalah salah satu peserta demo meminta agar pemerintah meninjau kemabli IUP PT. SMR dengan beberapa alasan. Pertama: pemegang IUP PT.SMR diduga tidak memenuhi sejumlah persayatan sesuai dengan amanat pasal 65 UU Nomor 4 Tahun 2009 yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
Kedua : PT. SMR tidak memenuhi kewajiaban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95, 96, pada 99, pasal 100,pasal 107, dan pasal 108 UU Nomor 4 tahun 2009.
Ketiga: PT.SMR dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.
Keempat: PT.SMR diduga telah mengalihkan dan/atau memindah-tangankan IUP-nya kepada pihak lain. Dan yang kelima: PT.SMR diduga tidak mengantongi data pertambangan dan/atau data geologi yang akurat.

Menanggapi permintaan Garda Kebangkitan, Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa berjanji bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat, yang melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan didalamnya, misal Pemerintah dam DPRD, PT.SMR, elemen masyarakat dan tentu forum-forum serta organisasi sosial kemasyarakatan yang berada diwilayah Kabupaten TTS. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top