POLITIK

Terkait 1.800 Teko, Ini Kata Pimpinan DPRD Malaka

BETUN, KilasTimor.com-Polemik 1.800 Tenaga Kontrak (Teko) Malaka hingga kini, belum juga tuntas. Pemerintah, hingga kini belum menemukakan solusi terbaik.

Janji Pemerintah untuk menandatangani SK teko itu per 30 April lalu, juga masih menyisakan kendala, lantaran ada teko yang sudah bekerja sejak Januari hingga April 2015 lalu.

Wakil Ketua DPRD Malaka, Devi H. Ndolu kepada media ini mengatakan, pihaknya segera berkonsultasi dengan Pemprov NTT dan BPK, untuk supaya dicarikan solusi terbaik.

“Dalam waktu dekat kita segera melakukan konsultasi dengan Pemrov NTT dan BPK terkait Teko Malaka. Hal ini dilakukan supaya ada masukan kepada Pemkab Malaka guna penyelesaian persoalan teko, yang saat ini masih menggantung dan belum ada jalan keluar,” ujarnya.

“Kita harapkan pejabat yang berada di SKPD, perlu mengamankan kebijakan Penjabat Bupati sebagai yang juga pembina kepegawaian di Malaka. Apapun putusan dan kebijakan yang diambil bupati, harus diamankan SKPD,” tegasnya.

“Untuk sementara kita jalani dulu apa yang ada, sambil dilakukan penataan kembali termasuk proses rekruitmen tenaga yang disesuaikan dengan UU ASN. Kondisi seperti ini diterima dulu sambil dilakukan pembenahan, guna melaksanakan perekrutan sesuai mandat UU ASN. Masa kontrak teko hanya berumur satu tahun, jadi bisa dievaluasi kembali sesuai kebutuhan kedepan,” tuntasnya. (oni)

Loading...
Baca Juga :   Pimpinan dan Anggota DPRD Malaka Nyaris Adu Jotos
Loading...
To Top