EKONOMI

Tidak Sesuai Kontrak Kerja, Karyawan Faromas Mengadu ke DPRD Belu

“Gaji kami tidak sesuai dengan upah mimimum pekerja (UMP) daerah, padahal UMP tahun 2015 sebesar Rp 1.250.000,” beber dia.

Dikatakan, persoalan gaji yang tidak sesuai UMP dialami juga beberapa karyawan lainnya. Bahkan ada gaji karyawan yang perbulannya masih di bawah standar gajinya. “Saya sudah bekerja dari tahun 2013, tapi sampai bulan lalu gaji pokoknya hanya Rp 785.000 saja,” ujar Tallo.

Tallo berharap dengan pengaduan ini pihak DPRD Belu bisa memfasilitasi sehingga pihak perusahaan bisa membayar upah para karyawan sesuai UMP yang berlaku. Selain itu, juga pemotongan keterlambat dikembalikan, karena dalam kontrak kerja, tidak ada pemotongan.

Anggota Komisi II DPRD Belu, Agustinho Pinto menegaskan, akan mengeluarkan surat panggilan bagi Dinas Nakertrans dan pemilik perusahaan CV. Faromas Atambua, untuk melakukan klarifikasi atas pengadua karyawan terkait UMP dan pemotongan yang tidak sesuai perjanjian kontrak kerja. (yan)

Baca Juga :   Bank NTT Bertekad Beri Pelayanan Terbaik Kepada Pemkab dan Masyarakat Malaka

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top