RAGAM

Tim Independen Perlu Dibentuk Pemkab Malaka, Untuk Menyelesaikan Persoalan Teko

BETUN, KilasTimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka harus bertanggung jawab terhadap keberadaan Tenaga kontrak (Teko) daerah di Kabupaten Malaka. Pemerintah harus menyelesaikan status teko yang masih mengambang dan membayar gaji teko yang sudah bekerja. Kalau dibiarkan,persoalan teko akan meluas dan bisa menimbulkan keresahan sosial dan menghambat pembangunan di Malaka, sebagai D0B. Hal itu disampaikan Cendikiawan Malaka, Laak Paskalis kepada wartawan pagi tadi.

“Saya lihat persoalan teko jadi komoditi politik yang dibangun, dan hal itu sangat tidak cerdas. Status teko yang tidak jelas selama empat bulan terakhir menunjukkan bahwa Pemkab Malaka tidak mampu mengelola daerah ini, dari aspek ketenagakerjaan. Masak bisa rekrut tetapi tidak bisa buat SK dan bayar gaji mereka. Berarti harus dicek karena ada yang tidak beres terkait teko,” ujarnya.

“Saya lihat, jika persoalan teko khususnya terkait pembayaran gaji teko selama empat bulan terakhir tidak segera dituntaskan, maka bisa menimbulkan keresahan sosial dan akan berdampak buruk bagi pembangunan Malaka kedepan. Masak urus gaji teko saja tidak mampu. Pemerintah harus konsekuen dong, kalau sudah pekerjakan orang ya harus dibayar. Kalau tidak dibayar orang bisa proses hukum pemerintah, karena dianggab membohongi rakyat dan mengkangkangi hak masyarakat,” terangnya.

“Persoalan Teko Malaka merupakan masalah serius di NTT saat ini, dan menjadi perhatian semua pihak. Kita minta supaya pemerintah membentuk tim independen untuk mengevaluasi kembali perekrutan teko Malaka karena berpotensi bermasalah, dan merugikan keuangan daerah. Perekrutan 1.800 teko di Malaka sangat tidak rasional karena tanpa kajian dan analisa kebutuhan. Uang rakyat yang harusnya buat membangun ternyata hanya dibuang-buang untuk membayar teko dengan beban kerja yang tidak jelas. Kita minta tim independen harus dibentuk untuk mengkaji ulang teko Malaka, karena berpotensi masalah, tidak rasional, merugikan keuangan daerah dan pola perekrutannya bernuansa KKN,” tegasnya. (oni).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top