BETUN, KilasTimor.com-Sebaiknya Teko Malaka dibubarkan saja karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan dan menimbulkan polemik. Tanda tangan SK Teko dan Pembayaran Teko saja sudah rumit dan kelihatannya Pemerintah belum siap menyelesaikan persoalan itu . Kalau dibiarkan maka bisa terjadi kerawanan sosial dan akan berdampal bagi proses pembangunan yang sementara berjalan. Kalau mau lanjut, sebaiknya pemerintah segera membentuk tim independen untuk mengkaji dan melakukan penerimaan teko secara transparan dan terbuka, sehingga tidak terkesan KKN dan bermuatan politik.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Akselerasi Nasional (Misinas), Lodi M.Lukas kepada wartawan di Betun, (1/5).
“Saya lihat ada yang tidak beres di pemda Malaka terkait pengurusan Teko. Pertama, teko belum ditanda tangani SKnya sehingga status mereka tidak jelas namun faktanya teko tetap kerja dan kepastian pembayaran gajinyapun tidak jelas karena persoalan administrasi. Persoalan administrasi dan tanda tangan saja sudah ribut dan saling menyalahkan sementra banyak hal yang harus dikerjakan selain urusan teko yang menguras energi. Kalau ruwet ya dibekukan sambil dipikirkan lagi bagaimana merekrut baru secara transparan dan terbuka supaya dilamar pencari kerja”,ujarnya.
“Urusan begitu saja kog dibuat ruwet. Kalau pemerintah bisa rekrut artinya harus bisa menjamin kepastian hukum terkait status teko. Belum lagi ada informasi bahwa Pemda hanya bisa melakukan penandatanganan SK Teko pada 30 April dan masa kerja dihitung mulai bulan Mei. Selanjutnya, pemerintah tidak mau membayar kerja teko dari bulan januari sampai April gara-gara persoalan administrasi penandatanganan teko. Ini kesalahan pemeintah dan bukan kesalahan teko. Yang namanya pekerja yang sudah bekerja ya harus dibayar, dan jangan rugikan pekerja. Itu tanda bahwa pemerintah belum siap tetapi mau rekrut teko. Kita patut pertanyakan ada apa dibalik ini”,ujarnya.
