RAGAM

Anies Baswedan: Salah Kalau Guru di Kota Terima Tunsus !!!!

JAKARTA, Kilastimor.com-Keluhan guru yang mengabdi di daerah terpencil, tertinggal, pulau terluar dan perbatasan, terkait pemberian Tunjangan Khusus (Tunsus) mendapat perhatian serius dan diperjuangkan wakil rakyat di Senayan, khususnya Komisi X, DPR RI.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan Rabu (11/6), masalah tunsus guru diangkat kepermukaan oleh kedua Anggota Komisi X DPR RI, Ferry Kase. Wakil rakyat tersebut menyoroti tunsus yang dikelola kementerian, karena diduga tidak sesuai dengan petunjuk, dan guru yang seharusnya menerima, namun tidak dijatahi tunsus.

Dikatakan, pihaknya menerima keluhan dari guru, dimana Tunsus yang seharusnya diperuntukan bagi guru-guru yang mengabdi di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, malah diberikan kepada guru-guru yang mengabdi di kota.

“Kita dapat keluhan, kalau tuntus diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya. Banyak guru diperbatasan RI-RDTL tidak dijatahi, malah diberikan kepada guru yang bertugas di kota,” bilang Ferry Kase.

Ferry Kase

Ferry Kase

Tidak saja tunsus, bilang mantan anggota DPRD NTT itu, beasiswa untuk anak-anak putus sekolah, kebanyakan tidak disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak banyak yang mengetahui dan memanfaatkan program itu.

Karena itu, pihaknya berharap, Mendikbud dan jajarannya bisa membantu hal itu, agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan. Jika tidak, pastinya dikembalikan ke kas negara. Atas kondisi itu,
Mendikbud, Anies Baswedan mengatakan, penerima tunsus hanyalah guru yang mengabdi di desa-desa terpencil, terluar dan perbatasan. Tidak dibenarkan guru yang mengabdi di ibu kota kecamatan maupun ibu kota kabupaten mendapatkan tunsus. Bila terjadi tegasnya, hal itu merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak dinas dan pemkab, sebab semua usulan ditandatangani oleh bupati.

Baca Juga :   Bahas Teko, Komisi I DPRD Malaka akan Panggil Bagian Kepegawaian

“Itu berarti ada permainan di daerah, khususnya dinas pendidikan setempat. Penerima tunsus tetapkan dengan SK Bupati, kemudian diusulkan ke Kemendikbud,” paparnya. Dia melanjutkan, usulan tunsus dilakukan setiap tahun, oleh pemerintah kabupaten. Bagi yang sudah menerima, tidak bisa dihentikan, apabila dia masih tetap bertugas di desa.
“Memang kuota tunsus terbatas, tapi penerima sebelumnya harus tetap terima. Jangan diganti dengan mereka yang harusnya tidak terima. Ini merupakan kesalahan,” tuturnya. Terkait beasiswa bagi anak putus sekolah katanya, pihaknya akan segera mengeluarkan edaran, agar beasiswa itu diserap, karena anggaran cukup besar. “Kita akan minta pemerintah kabupaten/kota sosialisasikan beasiswa bagi anak putus sekolah,” tutur mantan rektor Universitas Paramadina itu.

Pihaknya juga akan meminta agar pihak sekolah, dinas pendidikan di daerah, untuk bisa mengusulkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) maupun rehab sekolah, sebab anggarannya cukup besar pada tahun anggaran 2016 mendatang. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top