RAGAM

Honorer K2 Adukan BKD ke Komisi I DPRD TTS

SOE, Kilastimor.com-Sebanyak enam orang tenaga K2 yang dinyatakan lulus pada testing CPNS beberapa waktu yang lalu, pada Kamis (18/6) mengadukan sikap dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) TTS, yang tidak memproses untuk diterbitkannya Surat Keputusan (SK) dari MENPAN untuk menjadi PNS.

Kedatangan ke-6 orang yang terdiri dari guru dan pegawai masing-masing Yance Otu, Agens Y. Yeli Dei, Helmy Fransina Peok, Ursula H. O Bentura, Elizabeth Koni Mali Bolodasi, Nikson Nahak, diterima oleh Wakil Ketua Komisi I Abdul Rahman beserta 2 (dua) anggota Komisi masing-masing Oberlin Muni dan Magdalena Mbau.

Kabupaten TTS

Kabupaten TTS

Dihadapan wakil ketua komisi dan dua orang anggota Komisi ke-6 orang K2 tersebut menyampaikan bahwa mereka sudah mengikuti testing CPNS, khusus Kategori 2 dan dinyatakan lulus dan semua persyaratan sudah mereka lengkapi, namun pada saat penerbitan SK nama-nama mereka hilang.

“Kami ada 4 orang yang sebenarnya tidak ada masalah apapun. Semua berkas kami sudah masukan dan dinyatakan lengkap,” terang Agens Y. Yeli Dei sambil menunjuk surat bukti tanda terimanya.

“Ini bukti tanda terimanya, dan kami pegang semua, tapi kenapa nama kami tidak keluar sebagai penerima SK,” tanya Agens Y. Yeli Dei, sambil bercucuran air mata.

Hal yang sama juga dipertnyakan oleh rekannya Helmy Fransina Peok. Menurut Helmy, semua persyaratan yang diminta oleh BKD semuanya sudah dimasukan dan dinyatakan lengkap. Tapi kenapa nama mereka tidak termuat sebagai daftar penerima SK.

Baca Juga :   Handicap Gelar Workshop MIW Sebagai Metode Advokasi Berbasis Bukti

“Kami sudah lulus testing, semua berkas sudah kami masukan dan nyatakan lengkap, tapi nama kami tidak ada,”tanya Helmy Fransina Peok.
Dan ketika mereka mempertanyak hal tersebut di BKD, jawaban yang diperoleh bahwa nama mereka tidak diusulkan ke Menpan untuk diproses SK-nya. Alasan yang diperoleh bahwa pada saat verifikasi bahan ada beberapa persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap. Hal tersebut tentunya mengherankan.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi I, Oberlin Muni menegaskan dan memintah agar pihak BKD untuk menjelaskan secara detil persyaratan apa yang belum atau tidak dilengkapi oleh ke-6 orang tersbut.

Menurut dia, ada hal yang tidak beres dalam proses tersebut, bahkan ada dugaan KKN dalamnya.

“Ada yang tidak beres dalam mengurus nasib saudara-saudara kita ini. Ingat, ini nasib orang dimana dia sudah belasan tahun berlutut dan berdoa memintah kepada Tuhan. Jangan permainkan nasib mereka, karena dibelakang mereka ada 7 sampai 10 orang yang bergantung harapan kepada saudara-saudara kita
.
Dihadapan Komisi, Musa Benu menjelaskan bahwa sesuai dengan hasil verifikasi oleh tim bahwa ada beberapa persyaratan yang tidak dilengkapi oleh ke 6 orang.

“Sesuai dengan hasil kerja tim yang diketua oleh Pak Sekda, bahwa ada beberapa persyaratan yang tidak lengkap sehingga nama mereka tidak dikirim ke BKN untuk diproses SK-nya,” terang Musa Benu dengan tidak mau menjelaskan secara detil persyaratan apa saja yang tidak dilengkapi oleh ke 6 orang tersebut. (pap)

Baca Juga :   Bawaslu Malaka Mulai Awasi Pemasangan APK dan Postingan Media Sosial para Caleg
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top