HUKUM & KRIMINAL

Inspektorat dan BPK Diminta Telusuri Pencetakan Sawah di Desa Tafuli, Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Inspektorat Kabupaten Malaka dan BPK Perwakilan Provinsi NTT, diminta segera melakukan penelusuran terhadap pengerjaan 10 hektare sawah, yang diduga fiktif di desa Tafuli, Kecamatan Rinhat. Pasalnya, pelaksanaan proyek tersebut diduga merugikan keuangan daerah dan masyarakat penerima bantuan.

Inspektorat dan BPK melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut, dengan mengumpulkan keterangan dari ketua kelompok, kepala desa, suplayer dan dinas terkait.

“Dugaan ini harus segera diusut, sehingga tidak menjadi pergunjingan masyarakat, terutama warga penerima bantuan,” kata Ketua Komisi I DPRD Malaka, Doddy Tei Seran dihadapan lima mitra komisi di ruang rapat komisi I DPRD Malaka di Betun, Selasa (16/6).

Dikatakan, Inspektorat Kabupaten Malaka dan BPK Provinsi NTT, segera menelusuri dan memeriksa pengerjaan lahan sawah seluas 10 hektare di Desa Tafuli-Kecamatan Rinhat, dengan menggunakan dana APBN 2012/2013 senilai Rp 100 juta. Sesuai laporan masyarakat, pencetakan sawah itu tidak pernah ada dan hingga saat ini masyarakat penerima manfaat belum menikmati bantuan itu, dan mengerjakan sawah seperti yan diharapkan program.

“Dalam pengerjaan program pencetakan lahan sawah itu, yang perlu ditelusuri empat item kegiatan yang harus dilaksanakan dalam paket itu yakni, sewa alat untuk pembukaan lahan, pembayaran HOK yang melibatkan masyarakat tani, pengadaan pupuk dan benih. Kenyataannya keempat item itu tidak ada, sehingga sampai hari ini warga penerima bantuan tidak pernah merasakan bantuan itu,” bebernya.

Baca Juga :   Mensos Siapkan 100 Ton Beras Rawan Pangan. Tiga Tahun terakhir Pemkab Belu Tidak Serap
Dody Tey Seran

Dody Tey Seran

“Kita curiga adanya aksi “main mata” antara Ketua Kelompok, Kades Tafuli, suplayer dan dinas teknis, sehingga proyek itu tidak berjalanan sebagaimana mestinya. Kita hanya dengar kalau uang Rp 100 juta itu hanya digunakan untuk sewa alat berat, untuk membuat saluran tanpa mencetak sawah, pembelian benih, pupuk dan pembayaran HOK. Itu berarti dana bantuan itu mubasir dan tidak tepat sasaran, sehingga harus ditelusuri kebenarannya di lapangan,” tandasnya.

Pejabat Inspektorat kabupaten Malaka, Agus menjawab pertanyaan Komisi I mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan di Desa Tafuli, karena kekurangan tenaga pemeriksa. “Kita akan koordinasikan lagi dengan pimpinan. Tenaga pada inspektorat sangat terbatas, sementara sesuai agenda masih banyak hal yang harus ditangani sesuai skedul yang sudah ditetapkan. Kita akan koordinasikan lagi dengan pimpinan terkait penanganan masalah itu kedepan,” pungkasnya.(oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top