Pertimbangannya proses KBM harus dilakukan para guru yang memiliki kualifikasi sebagai guru dibidangnya untuk mendorong anak didik supaya lebih maju dan berkembang.
“Untuk saat ini sudah banyak guru SD yang belum memiliki ijazah S1. Kita sudah kita dorong dan beri motivasi supaya melanjutkan pendidikannya hingga S1 melalui lembaga pendidikan yang resmi diakui pemerintah,” bebernya.
“Dibidang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ketersediaan buku-buku untuk melancarkan proses KBM hampir semua SD sudah tercukupi kebutuhannya, walau masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi,” ujarnya. “Ada beberapa SD yang gedung sekolahnya tidak layak yang perlu mendapatkan perhatian dan sentuhan pemerintah. Ada juga sekolah yang kelebihan siswa dan tidak ditunjang dengan RKB yang memadai. Ini yang menjadi fokus perhatian kita bersama kedepan untuk dicarikan jalan keluar melalui intervensi pemerintah,” bebernya.
Kepala Dinas PKPO Kabupaten Malaka, Aleks Seran ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/6) mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang menangani persoalan itu, supaya proaktif turun ke lapangan melakukan identifikasi dan memverifikasi di lapangan supaya segera diambil tindakan konkrit. Tahun ini Malaka dapat program DAK bagi SD, sehingga diharapkan melalui program itu bisa mengatasi persoalan di setiap sekolah terutama bagi sekolah, yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah. (oni)
