JAKARTA, Kilastimor.com-Pembangunan dan Pengelolaan dana desa, mendapat perhatian serius dari Komisi V, DPR RI. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pengelolaan dana desa, Selasa (9/6) kemarin, Komisi V, menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, di ruang rapat Komisi V.
Rapat kerja itu, dipimpin oleh Ketua Komisi V, Farry Djemi Francis, dengan dihadiri anggota Komisi V. Sementara dari eksekutif, hadir Menteri PDT, Marwan Jafar didampingi Sekjen maupun para dirjen.
Syahrulan Pua Sawa
Dalam rapat kerja itu, sejumlah anggota Komisi V DPR RI, menyoroti kesiapan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, atas pelaksanaan dana desa, yang hingga kini belum sampai ke desa. Salah satu sorotan dari dari anggota DPR RI Dapil NTT 1, H. Syahrulan Pua Sawa.
Anggota Parlemen asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, dalam beberapa kunjungan ke desa, banyak keluhan terkait pencairan dana desa, yang hingga kini belum terlaksana, padahal telah memasuki pertengahan tahun anggaran. Karena itu, dia meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi segera mencairkan dana desa tersebut. “Kita dapat keluhan, dana desa belum juga cair,” timpalnya.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta perhatian Kementerian Desa, karena hampir seluruh desa di NTT, sangat tertinggal, tergolong miskin.
“Desa pada 21 Kabupaten di NTT, rata-rata masih tertinggal. Karena itu perlu perhatian khusus pemerintah. Apalagi NTT merupakan berbatasan dengan negara Timor Leste,” paparnya.
Disebutkan, pihaknya memiliki data-data desa tertinggal, namun pihaknya ingin mendapatkan data dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk disinkronkan. Hal ini penting, agar semua mendapat intervensi secara menyeluruh pada tahun anggaran mendatang. “Kita minta data-data desa tertinggal di NTT, untuk kita sinkronkan dan diperjuangkan model
intervensinya. Lebih dari itu, kami minta kementerian, segera mencairkan dana desanya, agar segera di kelola pemerintah desa,” ujarnya.
