NASIONAL

Marwan Jafar: Dana Desa Untuk NTT Sudah Cair, Tapi Belum Disalurkan ke Desa

JAKARTA, Kilastimor.com-Pembangunan dan Pengelolaan dana desa, mendapat perhatian serius dari Komisi V, DPR RI. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pengelolaan dana desa, Selasa (9/6) kemarin, Komisi V, menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, di ruang rapat Komisi V.

Rapat kerja itu, dipimpin oleh Ketua Komisi V, Farry Djemi Francis, dengan dihadiri anggota Komisi V. Sementara dari eksekutif, hadir Menteri PDT, Marwan Jafar didampingi Sekjen maupun para dirjen.

Syahrulan Pua Sawa

Syahrulan Pua Sawa

Dalam rapat kerja itu, sejumlah anggota Komisi V DPR RI, menyoroti kesiapan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, atas pelaksanaan dana desa, yang hingga kini belum sampai ke desa. Salah satu sorotan dari dari anggota DPR RI Dapil NTT 1, H. Syahrulan Pua Sawa.

Anggota Parlemen asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, dalam beberapa kunjungan ke desa, banyak keluhan terkait pencairan dana desa, yang hingga kini belum terlaksana, padahal telah memasuki pertengahan tahun anggaran. Karena itu, dia meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi segera mencairkan dana desa tersebut. “Kita dapat keluhan, dana desa belum juga cair,” timpalnya.

Pada kesempatan itu, dia juga meminta perhatian Kementerian Desa, karena hampir seluruh desa di NTT, sangat tertinggal, tergolong miskin.

“Desa pada 21 Kabupaten di NTT, rata-rata masih tertinggal. Karena itu perlu perhatian khusus pemerintah. Apalagi NTT merupakan berbatasan dengan negara Timor Leste,” paparnya.

Baca Juga :   Sahabat Fokus Tingkatkan Ekonomi Rakyat, Pendidikan, dan Pengembangan Birokrasi

Disebutkan, pihaknya memiliki data-data desa tertinggal, namun pihaknya ingin mendapatkan data dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk disinkronkan. Hal ini penting, agar semua mendapat intervensi secara menyeluruh pada tahun anggaran mendatang. “Kita minta data-data desa tertinggal di NTT, untuk kita sinkronkan dan diperjuangkan model
intervensinya. Lebih dari itu, kami minta kementerian, segera mencairkan dana desanya, agar segera di kelola pemerintah desa,” ujarnya.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat menjawab pertanyaan Komisi V, DPR RI mengatakan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, bukan pada kementeriannya, namun ada di Kementerian Keuangan. Kementerian yang dipimpinnya tambah dia, hanya mengurusi pembangunan dan capacity building.

Dikemukakan, ada kendala yang dihadapi, sehingga dana desa belum cair. Kendala itu yakni, banyak kepala daerah yang belum menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana perintah PP 22 Tahun 2015. “Dana desa dicairkan, setelah diterbitkan Peraturan Bupati. Kendalanya banyak bupati yang belum terbitkan Perbup. Tercatat, ada 51 Pemkab yang belum menerbitkan Perbup, sehingga menghambat pencairan dana desa, di Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Khusus NTT imbuhnya, seluruh Kepala Daerah sudah menerbitkan Peraturan Bupati dan telah dicairkan. Hanya saja Pemkab belum menyalurkan dana ke desa penerima. Akibatnya, hingga kini dana desa belum di kelola pihak desa.
Pihaknya, terus melakukan pemantauan, dan mendorong pemerintah Kabupaten di NTT, untuk segera merealisasikan dana desa ke setiap desa, agar bisa dipakai.

Baca Juga :   Perbatasan, Kobalima Timur Harus Jadi Show Window Indonesia

Dana desa paparnya, sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2015, hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mempertegas hal itu, dirinya juga sudah meneken Permen Nomor 5 Tahun 2015, terkait penggunaan dana desa. Dana desa hanya untuk infrastruktur dan permberdayaan masyarakat desa atau capasity building.

“Dana desa tidak untuk bangun kantor desa, apalagi kawin lagi,” paparnya sambil disambut tawa para wakil rakyat.

Dia menyebutkan, total dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, dimana, rata-rata setiap desa menerima Rp 250 juta hingga Rp 280 juta. “Semua tergantung wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan dan geografis,” jelasnya, sembari menambahkan, pada Tahun Anggaran 2016 nanti, pihaknya mengusulkan Rp 43 triliun, bagi sekira 74 ribu desa di seluruh
Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi V, DPR RI, Djemi Farry Francis mengemukakan, Komisi V akan terus mendukung Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Dia meminta dana desa segera dicairkan, agar ada penyerapan anggaran di desa. “Kami minta dana desa segera dicairkan, supaya pemerintah desa segera bekerja,” pungkasnya.

Untuk diketahui total dana desa, bagi seluruh desa di NTT mencapai Rp 248.702.792.030. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top