BETUN, Kilastimor.com-Partai Politik dalam proses penetapan bakal calon bupati harus transparan kepada masyarakat, dan tidak terjebak dalam “politik dagang sapi” yang pada akhirnya merugikan parpol dalam jangka panjang.
Parpol harus fair memberikan informasi kepada masyarakat terkait siapa figur yang diusung, supaya diketahui masyarakat. Kalau proses rekruitmen figur dilakukan tertutup terkesan parpol menyembunyikan sesuatu dan hanya pentingkan kebutuhan sesaat.
Penegasan itu disampaikan tokoh masyarakat Malaka, Pius Klau Muti kepada wartawan di Betun, Sabtu (13/6).
“Kita heran karena sampai saat ini partai yang menerima pendaftaran calon belum satupun yang menetapkan bakal calon bupati yang diusung, padahal rakyat sendiri sudah tidak sabar menanti pengumuman parpol. Kalau alasannya masih menanti proses internal parpol, harusnya progres pengurusannya juga harus dipublikasikan untuk diketahui publik. Kesannya, parpol hingga saat ini diam membisu dan tidak ada tindakan konkrit, sebagai salah satu langkah maju kedepan. Kalau cara kerja partai seperti ini, patut dipertanyakan dan patut disayangkan,” ujarnya.
“Rakyat juga punya hak untuk tau apa yang dilakukan partai dalam menghasilkan bakal calon yang diusung. Partai itu milik rakyat karena mereka juga yang memilih sehingga partai itu ada dan besar. Kalau cara kelola partai seperti ini, maka tingkat kepercayaan rakyat terhadap parpol akan semakin menurun kedepan. Parpol hanya dijadikan sarana dan kuda tunggangan untuk menggolkan kepentingan oknum-oknum pengurus parpol, ketimbang mengakomodir harapan dan kepentingan masyarakat,” bebernya.
