RAGAM

Pemkab Malaka Diminta Eksekusi Anggaran Rp 1,95 Miliar untuk Pengerjaan JUT

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka harus tetap mengeksekusi anggaran Rp 1,95 miliar untuk pengerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) yang sudah dianggarkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malaka. Dana itu harus tetap dieksekusi karena sudah mendapatkan persetujuan DPRD dalam rapat pembahasan dan penetapan APBD tahun 2015. Tidak ada alasan Pemkab pending atau mengalihkan anggaran itu, karena sangat dibutuhkan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Malaka, Krisantus Yulius Seran dan Ronaldo Asury kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/6).

Ilustrasi Jalan Usaha Tani

Ilustrasi Jalan Usaha Tani

Krisantus Yulius Seran dari Partai Gerindra meminta supaya pemerintah tetap mengeksekusi anggaran itu dan tidak mengalihkan atau dibawa ke perubahan anggaran, karena mata anggaran itu berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak yang bertautan dengan pertanian. “Dulu saat rapat anggaran dana itu dialokasikan untuk beli traktor besar 2 unit, tetapi ditolak DPRD Malaka saat pembahasan di banggar. Ditingkat komisi anggaran itu dialihkan untuk pembangunan jalan usaha tani dan sudah mendapatkan persetujuan DPRD ditingkat komisi dan paripurna. Kita tetap meminta supaya Pemkab tetap konsisten harus mengeksekusi anggaran itu sesuai penetapan APBD Malaka dan tidak dibawa ke perubahan anggaran,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Malaka, Ronaldo Asury secara terpisah kepada wartawan mengatakan pihaknya sudah mendengarkan informasi itu namun belum mengecek kebenarannya. “Kita dari komisi II akan mempertanyakan masalah itu dan bila perlu melakukan rapat dengar pendapat dengan Bupati dan dinas Pertanian Malaka. Ini Dokumen APBD yang sudah diputuskan dan harus dieksekusi pemerintah. Kita akan cek kebenarannya supaya tetap dieksekusi, sesuai rencana anggaran yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Baca Juga :   BPJS Ketenagakerjaan Bantu Satu Ton Beras untuk Korban Banjir di Malaka

“Kami bari dengar info itu dan masih melakukan pengecekan. Kalau info itu benar maka dalam waktu dekat kita dari komisi II yang membidangi urusan pertanian, akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk mempertanyakan hal itu. Kalau dana untuk kepentingan banyak orang yang dikelola dinas kemakmuran harus dieksekusi, karena sudah mendapatkan persetujuan DPRD dalam sidang anggaran lalu. Kalau pemerintah sengaja untuk pending anggaran itu tanpa alasan yang jelas, itu tidak benar dan sangat merugikan masyarakat banyak khususnya masyarakat tani yang membutuhkan jalan usaha tani itu,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top