BETUN, Kilastimor.com-Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere dan seluruh SKPD di Malaka agar tetap konsisten mengelola anggaran sesuai APBD Malaka, yang sudah ditetapkan. Dalam menjabarkan APBD dalam DPA, pemerintah harus mengacu pada hasil kesepakatan pemerintah dan pimpinan DPRD, Banggar, Pembahasan Komisi dan yang sudah disetujui konsultasi di Provinsi. Apabila ada pimpinan SKPD yang merencanakan kegiatan 2015 diluar hasil rapat dan konsultasi, akan diproses hukum dan diselesaikan lewat jalur politik.
Demikian Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Hendrikus Fahik kepada wartawan di Betun, Rabu (10/6).
“Kita hanya mau kasih sinyal kepada pemerintah khususnya kepada SKPD, karena menurut informasi yang berkembang di dinas PU Malaka ada beberapa item kegiatan di Bolan/Aintasi yang sudah dibahas dan disetujui DPRD, termasuk dikonsultasikan ke provinsi namun dugaan kuat di DPA Dinas PU ditiadakan. Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat dengan mitra komisi mempertanyakan hal itu,” bebernya.