RAGAM

Pemkab Malaka Diminta Kelola Anggaran Sesuai Perda APBD

“Paket pekerjaan yang sudah disepakti terutama paket pengerjaan Betun-Fahiluka dengan titik nol di SDI Nailera harus ditaati PU karena sudah melalui sebuah proses yang alot dan mendapatkan persetujuan provinsi saat konsultasi,” ujarnya.

Kalau dinas PU buat tidak mengelola sesuai kesepakatan DPRD dalam rapat APBD Malaka 2015, maka dianggap melecehkan DPRD Malaka dan Melanggar Perda 1 tahun 2015 tentang APBD Malaka.

Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere dan Kadis PU Malaka, Albertus Klau ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Rabu (10/6) tidak memberi respon.(oni)

Baca Juga :   Figur Merakyat dan Merangkul Bakal Direspon Masyarakat

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top