EKONOMI

PT. TMI Diadukan ke Disnaketrans TTU, Karena Tidak Membayar Gaji Karyawan

KEFAMENANU, Kilastimor com-Hari ini, lima perwakilan dari dari 33 karyawan PT. Timor Marmer Industri, yang melakukan tambang marmer Desa Oerinbesi , Kecamatan Biboki Tanpah, Kab TTU, mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten TTU, untuk menuntut status dan gaji. Hadir pada kesempatan itu, Manager PT. Timor Marmer Industri, Iki Priobodo.

Ilustrasi Tambang Marmer

Ilustrasi Tambang Marmer

Kepada media ini, Vinsen Afoan (operator alat berat) mengatakan, sejak bulan Agustus tahun 2014 lalu, PT. Timor Marmer Industri (TMI) tidak melakukan operasi, dan saat itu kami di istirahatkan di rumahkan.
Menurut manejemen perusahaan, pihaknya akan kerja pada bulan Oktober 2014. Namun yang terjadi, hingga kini pihaknya terus di rumahkan atau di istrahatkan. Pada Januari 2015, pihaknya masih menerima gaji, dan kini sudah 4 bulan PT. Timor Marmer Industri tidak lagi membayar gaji.

Dikatakan, pihaknya ingin bekerja di tempat lain, akan tetapi pihaknya terikat kontrak dengan PT. Timor Marmer Industri. “Kalau kami bekerja di tempat lain, dan tiba-tiba dipanggil untuk kerja lagi bagaimana sudah. Kalau PT. TMI hendak melakukan PHK terhadap Kami, harus lebih cepat dan kalau boleh sekarang. Jangan terlalu lama karena saat ini kami masih menunggu kepastian dari pihak PT. TMI, apalagi pihak perusahaan tidak membayar gaji para karyawan. Bila mereka (Perusahaan) tidak membayar gaji, kami sita seluruh aset-aset perusahaan yang masih berada di lokasi tambang marmer,” tegas Vinsen.

Baca Juga :   Wali Kota: OPD Harus Dukung Kerja Penjabat Sekda

Sementara itu, Pihak Disnakertrans TTU kepada Maneger PT. TMI, Iki Priobodo menegaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TTU, sudah bersurat kepada pimpinan Perusahan PT TMI, namun perusahaan tidak mengindahkan surat itu. Jika surat panggilan kedua tidak diindahkan Pimpinan Perusahaan, maka pihaknya akan menerbitkan Surat Peringatan Kedua ( SP2).

Kalau tetap tidak mengindahkan, maka Dinas Nakertrans akan lanjutkan ke SP3, dan hal ini akan dilaporkan ke Bupati , agar bupati mencabut ijin perusahaan. (ger)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top