BETUN, Kilastimor.com-Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Betun, harus membuka ruang bagi pertumbuhan wilayah dan kota secara menyeluruh, dan tidak merusak aset-aset strategis yang sudah dibangun pemerintah.
Pemkab Malaka perlu melakukan lagi revisi terhadap RTRW dan RDTR yang sudah direncanakan, dengan melibatkan berbagai stakeholders supaya dokumen perencanaan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam waktu panjang. Kalau dibuat asal jadi, maka dalam perkembangan kedepan akan terjadi pencaplokan lahan yang merusak fasilitas dan sarana umum yang sudah ada. Penegasan itu disampaikan aktifis, Korinus Takoan kepada wartawan di Betun, Selasa (8/6).
“Saya baca dalam rancangan RDTR Kota Betun yang sudah dibahas bersama pemerintah, ternyata kota Betun itu terdiri dari 5 desa yakni Kamanasa, Wehali, Harekakae, Umakatahan dan desa Umanen Lawalu. Kita perlu evaluasi lagi beberapa desa yang ada karena di wilayah itu, terdapat areal persawahan yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Malaka seperti Harekakae, Umanen Lawalu dan Kamanasa. Kalau pusat perkantoran ditempatkan di Kamanasa, maka tidak akan kondusif karena dibagian utara adalah kawasan hutan lindung dan bagian selatan adalah areal persawahan milik masyarakat. Begitupun di Umanen Lawalu hampir sebagian besar wilayahnya adalah daerah pertanian yang juga masuk Daerah Irigasi Malaka. Kalau kita paksakan beberapa desa diatas masuk dalam kawasan Kota Betun, maka suka atau tidak kedepan akan ada pengalihan fungsi lahan pertanian untuk pemukiman atau pusat bisnis lainnya. Sekarang saja banyak spekulan tanah yang sudah membeli areal pertanian masyarakat di Harekakae, Kamanasa dan Umanen Lawalu. Kalau toh dipaksakan kedepannya, akan menimbulkan masalah yang rumit guna pengembangan kota kedepan,” ujarnya.
