RAGAM

RTRW dan RDTR Kota Betun Harus Membuka Ruang Bagi Pertumbuhan Kota serta Tidak Merusak Aset Strategis

BETUN, Kilastimor.com-Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Betun, harus membuka ruang bagi pertumbuhan wilayah dan kota secara menyeluruh, dan tidak merusak aset-aset strategis yang sudah dibangun pemerintah.

Pemkab Malaka perlu melakukan lagi revisi terhadap RTRW dan RDTR yang sudah direncanakan, dengan melibatkan berbagai stakeholders supaya dokumen perencanaan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam waktu panjang. Kalau dibuat asal jadi, maka dalam perkembangan kedepan akan terjadi pencaplokan lahan yang merusak fasilitas dan sarana umum yang sudah ada. Penegasan itu disampaikan aktifis, Korinus Takoan kepada wartawan di Betun, Selasa (8/6).

“Saya baca dalam rancangan RDTR Kota Betun yang sudah dibahas bersama pemerintah, ternyata kota Betun itu terdiri dari 5 desa yakni Kamanasa, Wehali, Harekakae, Umakatahan dan desa Umanen Lawalu. Kita perlu evaluasi lagi beberapa desa yang ada karena di wilayah itu, terdapat areal persawahan yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Malaka seperti Harekakae, Umanen Lawalu dan Kamanasa. Kalau pusat perkantoran ditempatkan di Kamanasa, maka tidak akan kondusif karena dibagian utara adalah kawasan hutan lindung dan bagian selatan adalah areal persawahan milik masyarakat. Begitupun di Umanen Lawalu hampir sebagian besar wilayahnya adalah daerah pertanian yang juga masuk Daerah Irigasi Malaka. Kalau kita paksakan beberapa desa diatas masuk dalam kawasan Kota Betun, maka suka atau tidak kedepan akan ada pengalihan fungsi lahan pertanian untuk pemukiman atau pusat bisnis lainnya. Sekarang saja banyak spekulan tanah yang sudah membeli areal pertanian masyarakat di Harekakae, Kamanasa dan Umanen Lawalu. Kalau toh dipaksakan kedepannya, akan menimbulkan masalah yang rumit guna pengembangan kota kedepan,” ujarnya.

Baca Juga :   Informasi Lockdown Tiga Hari di Kota Kupang Hoax

Logo Malaka

“Saran konkrit Saya sebaiknya wilayah kota Betun perlu ditetapkan lagi dengan merubah desa-desa yang berpotensi masalah kedepan. Kita usulkan yang masuk dalam wilayah Kota Betun masih terdiri dari lima desa yakni desa Wehali, Umakatahan, Bakiruk, Haitimuk (sayap kanan jalan) dan Weliman (sayap kanan jalan). Kalau formulasinya seperti itu maka postur pembangunan kota Betun akan terlihat berkembang dan tertata baik karena tidak ada pencaplokan lahan yang berpotensi mengalihkan fungsi lahan,” bebernya.

“Desa Bakiruk, Haitimuk, Laleten memiliki potensi luas lahan yang luas untuk dikembangkan sarana perkantoran dan sarana-sarana umum lainnya. Kalau dipaksakan seperti skenario pertama pembahasan maka kita akan kecolongan karena akan berpotensi masalah,” ungkapnya.

“Kalau Bakiruk, Haitimuk dan Laleten dimasukkan kedalam Kota Betun maka akan jelas dikembangkan kemana-mana karena luas lahannya sangat memungkinkan. Haitimuk dan Laleten adalan pusat lima kecamatan terpadat penduduknya di Malaka dan tempatnya terletak ditengah sehingga bisa memudahkan penataan ruang dan sona seperti yang kita harapkan bersama. Semua wilayah akan berkembang dan bertumbuh baik. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kota yang baik, tanpa ditunjang potensi luas lahan yang memadai? Kita masih punya waktu dan sebelum melakukan penetapan RTRW dan RDTR supaya hal itu dipikirkan dan didiskusikan lagi sehingga bisa mendapatkan formula terbaik, guna pembangunan Kabupaten Malaka kedepan,” tandasnya. (oni)

Baca Juga :   Petugas Linmas Bisa Dioptimalkan untuk Sukseskan Program Pemkab Malaka
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top