TIMOR

Sekdes Diminta Tidak Tanda Tangan SPj, Bila Tidak Dilibatkan dalam Pengelolaan ADD

BETUN, Kilastimor.com-Sekretaris Desa (Sekdes) diminta tidak menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPj) jika dalam kenyataannya tidak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan keuangan ADD. Penandatanganan tanpa terlibat langsung akan berdampak hukum, bila ketahuan bermasalah.

Donatus Bere

Donatus Bere

Penegasan itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere menjawab beberapa pertanyaan Sekdes seputar pengelolaan ADD di Betun, Jumat (19/6).

“Selama ini kita sering dengar keluhan terkait kurang harmonisnya hubungan antara kepala desa dan sekdes terkait pengelolaan ADD. Pencairan keuangan terlambat gara-gara sekdes tidak mau membuat SPJ, sebagai atasan langsung pengelolaan keuangan di desa. Kita harus tegaskan masalah ini supaya setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan ADD harus mengetahui tupoksinya. Kalau secara administrasi disuruh buat SPJ, tetapi kenyataannya tidak pernah kelola uang. Sebagai atasan langsung tentu akan bermasalah bila ketahuan dibelakang hari ada persoalan. Jangan tanda tangan SPj bila tidak terlibat dalam pengelolaan karena akan berdampak hukum bila ada masalah. Itu sama saja dengan tidak ikut makan duren tetapi kena getahnya,” ujarnya.

Kita dorong supaya setiap pengelola uang di desa harus sesuai aturan yang berlaku. Bendahara harus menyimpan uang. Sekdes sebagai atasan langsung harus membuat administrasi yang baik sesuai kondisi riil di lapangan. Kades juga harus tau diri dalam menfungsikan sekretaris desa sebagai atasan langsung, dan membangun kerja sama yang baik. Kalau tidak kelola uang dan disuruh buat laporan dan tanda tangan saja, tentu sangat beresiko bila terjadi persoalan. Kita harus tegaskan disini supaya masing-masing pihak harus tahu diri , tahu tugas dan fungsi masing-masing,” bebernya.

Sekdes Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Mikhael Mau dalam kesempatan diskusi dihadapan forum mengatakan salah satu persoalan krusial yang sering terjadi di desa yakni, sekdes hanya dijadikan papan nama dan tidak dilibatkan dalam pengelolaan ADD.

“Bendahara hanya papan nama dan tugasnya selama ini hanya menandatanganu saat mengambil uang di Bank. Setelah itu urusan menyimpan dan mengelola di tangan kepala desa sehingga pada giliran mau buat LPJ seorang sekdes sebagai atasan langsung pengelolaan uang di desa, tidak mau membuat SPJ dan menandatangani SPJ yang dibuat. Solusinya Pemkab melalui BPMPD harus sering turun ke lapangan memantau terus pengelolaan ADD supaya sesuai aturan dan peruntukannya,” pungkasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top