RAGAM

Untuk Penataan Kota, Pengalihan Pusat Pemerintahan Malaka ke Weliman Penting Dikaji

BETUN, Kilastimor.com-Pengalihan pusat pemerintahan dari Kamanasa, Kota Betun ke Weliman, sangat penting bagi penataan kota kedepan dan juga untuk menjaga sarana umum yang sudah dibangun.
Hal itu sangat mungkinkan dilakukan, karena Perda RTRW dan RDTR masih diproses, dan belum final serta belum ditetapkan DPRD bersama pemerintah.

Logo Malaka

Logo Malaka

Kalau dibiarkan seperti sekarang, maka akan berdampak bagi perencanaan pembangunan jangka panjang dan penataan kota kedepan. Penegasan itu disampaikan Tokoh Pemuda Malaka, Vinsen Seran kepada wartawan di Besikama, Minggu (14/5).

“Wehali dan Umakatahan tetap dipertahankan dengan menambah desa Bakiruk, Desa Haitimuk (Sayap kanan) dan desa Laleten (Sayap kanan) sebagai pusat pemerintahan. Pusat Kota Betun terdiri dari lima desa diatas. Kalau dipaksanakan di Kamanasa, terkesan kota mati, karena tidak bisa dikembangkan karena ada hutan negara dan daerah irigasi Malaka,” bilangnya.

Kalau dipaksakan akan terjadi pengrusakan hutan lindung dan pengalihan fungsi lahan pertanian, yang tergabung dalam daerah irigasi Malaka. Desa Harekakae dan Desa Umanen Lawalu pun tidak layak, karena sebagian besar wilayahnya pun adalah kawasan pertanian. “Kalau kita paksakan, semua areal persawahan akan beralih fungsi dan akan menyengsarakan rakyat kecil,” ujarnya.

“Kita bisa masukkan Bakiruk karena lahannya masih luas dan tidak ada sarana umum yang dibangun disana. Begitupun dengan Haitimuk dan Laleten (sayap kanan) adalah areal yang bebas untuk kita kembangkan dan tata sesuai kebutuhan. Dampak perluasan dan pengembangan kota bisa diatur sesuai harapan dan tidak merusak Daerah Irigasi Malaka dan Hutan Negara. Kita harus benar-benar mempertimbangkan persoalan itu, sehingga tidak membuat semuanya pusing ke depan. Waktu kita masih ada karena RTRW dan RDTR belum ditetapkan menjadi Perda, sehingga patut untuk dievaluasi kembali,” bebernya.

Baca Juga :   Liyanto: Amandemen UUD 1945 akan Diperjuangkan

“Kita bisa kembangkan Kamanasa, Harekakae dan Umanen Lawalu sebagai pusat pertanian di Malaka, dan itu sangat bagus karena lahan-lahan disana tidak terganggu. Kita kawatir kalau lahan potensial itu dialihfungsikan untuk kepentingan lain, sebagai konsekuensi pengembangan kota. Mereka tidak akan menikmati pemekaran Kabupaten Malaka tetapi hanya akan menjadi korban pembangunan. Kita tidak mau rakyat Malaka yang nota bene rakyat kecil kita, jadi korban pemekaran wilayah,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top