RAGAM

100 Badan Usaha dan 93 Ribu warga Malaka Belum Punya JKN

BETUN, Kilastimor.com-Sebanyak 100 lebih Badan Usaha dan 93 ribu warga Malaka belum miliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu, kedepan tetap dilakukan sosialiasi yang berkesinambungan kepada masyarakat, supaya bisa memiliki JKN. Dunia Swasta/sektor dunia usaha yang belum ikut JKN, akan diprioritaskan untuk mendaftar tenaga kerja dalam JKN.
Tim kepatuhan akan turun di lapangan untuk menjemput bola sehingga semua bisa masuk JKN .

Demikian dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Elly Widiani usai melakukan rapat koordinasi dengan SKPD di lingkup pemkab Malaka di Betun, Kamis ( 9/7).

Elly Widiani

Elly Widiani

“Pemkab Malaka sangat responsip karena sudah mengalokasikan anggaran bagi 8.000 warga Malaka untuk masuk JKN tahun ini dan masih ada 93.000 warga malaka yang belum masuk JKN. Kita jangan hanya mengharapkan bantuan pemerintah tetapi dunia usahapun harus proaktif masuk JKN karena itu sudah mandat undang-undang. Semua pemberi kerja harus memasukkan karyawannya di JKN, dengan membayar 5 persen dari Upah Minimum Propinsi yakni sebesar Rp 62.500. Melkanismenya 4 persen dibayar pemberi kerja/ Perusahaan dan 1 persen dibayar pekerja. Hak pekerja masuk di kelas II ketika mendapatkan pelayanan melalui JKN. Dengan mendaftarkan karyawannya, maka otomatis memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh anggota kuarga karyawan yang bersangkutan, sehingga sangat ekonomis.” katanya.

Di tahun 2015 ini paparnya, diharapkan semua pemberi kerja wajib memasukkan karyawan atau pekerjanya dalam JKN, karena itu mandat undang-undang dan aturan yang berlaku.
BPJS sudah dikenal masyarakat sejak 2014, namun sosialisasi tetap dilakukan dari waktu ke waktu melalui berbagai sarana media komunikasi yang ada. Tadi pemkab Malaka meminta supaya kita lakukan sosialisasi di 12 Kecamatan di Malaka dan kita akan agendakan rencana itu sehingga dapat terealisasi.

Baca Juga :   PNS Tetap Undur Diri Jika Maju dalam Pemilukada

“Kita tetap melakukan sosialisasi disetiap kecamatan yamg sulit dijangkau media sehingga program itu bisa menyebar dan warga bisa mendapatkan pemahaman yang benar soal JKN. Pemkab Malaka sangat responsip dengan JKN dan sudah berkomitmen untuk menganggarkan untuk program JKN bagi warga Malaka, yang akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. 8.000 warga yang dimasukkan pemkab dalam JKN, merupakan bukti konkrit dan menurut penjelasan pemkab pihaknya akan mengalokasikan anggaran lagi buat 1.800 teko dan 127 kades di Malaka, dalam perubahan anggaran tahun ini,” imbuhnya.

” Di Belu JKN sudah berjalan sejak Januari, TTU masih proses dan sudah mulai 1 Juli dan TTS masih dilakukan pembahasan untuk pengganggaran. Dari 4 Kabupaten yang menjadi wilayah binaan, semua kabupaten sangat responsip dan bertekad untuk masuk dalam program JKN,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top