RAGAM

Delapan Pejabat Adukan Bupati TTS ke KASN

SOE, Kilastimor.com-Tidak terima dengan hasil seleksi Pejabat Tinggi Pratama yang terkesan dirahasiakan, delapan (8) mantan pejabat esalon II yang dipanggil untuk mengikuti seleksi pejabat tinggi pratama dan dinyatakan tidak lulus, mengirimkan surat pengaduan kepada KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ke delapan mantan pejabat esalon II ini meminta penjelaskan Undang-Undang ASN apakah hasil tes harus diumumkan atau tidak.
Hendrik Banamtuan mantan Kapala Bappeda kepada wartawan Rabu (29/7/2015), diruang staf ahli mengatakan bahwa dirinya tidak menerima hasil seleksi yang tidak diumumkan.

KASN

KASN

“Kami bukannya tidak terima kalau kami tidak lulus. Tetapi hasil yang tidak diumumkan ini yang membuat kami bertanya-tanya apakah benar atau tidak kami tidak lulus seleksi dan tidak memenuhi syarat,” paparnya.

Dia menambahkan bahwa tidak ada masalah bagi mereka jika memang ternyata hasil test menunjukan bahwa mereka memperoleh hasil rendah. “Tidak masalah kalau hasil seleksi rendah sekali bahkan nol. Yang penting saya bisa lihat berapa skor saya,” tegas Banamtuan.

Dia bersama tujuh rekannya berharap agar Komisi ASN bisa turun langsung dan menjelaskan bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Karena menurut dia bahwa pihak keluarga bertanya-tanya perihal hasil test yang telah mereka ikuti.
“Keluarga kami terus bertanya kenapa kami tidak lulus. Bahkan ada yang bilang bahwa senior dibantai junior. Malahan ada kata-kata mana mantan kepala dinas tapi bodoh-bodoh begitu. Ini jelas buat kami tersinggung, oleh karena itu kami minta hasilnya diumumkan saja agar jangan ada dusta diantara kita,” tegas banamtuan.

Baca Juga :   Perarakan Besar Malaka Dimulai. "Tahun 2019, Pemda Malaka Siapkan Rp 1,5 Miliar untuk Bangun Tahta Bunda Maria

Sementara Bupati TTS Ir Paul V.R Mella,M.Si yang temui Rabu (29/7) dikantor Bupati mempersilakan kepada para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil test tersebut, untuk mengadu ke Menpan maupun Komisi ASN, untuk membuka hasil seleksi. Karena menurut Mella, diumumkan atau tidaknya hasil tersebut, itu merupakan kewenangan pansel. Dia menambahkan bahwa dengan adanya hak prerogatif yang dimiliki, maka dia berhak untuk menentukan siapa yang pantas membantu Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Kepala SKPD. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top