HUKUM & KRIMINAL

Dirjen Tata Ruang Perlu Diperiksa Aparat Berwajib, Terkait RTRW yang Amburadul

BETUN, Kilastimor.com-Dirjen Tata Ruang Wilayah dan perusahaan pemenang tender pengerjaan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka, perlu diperiksa aparat berwajib. Pasalnya, Perusahaan pemenang tender pengerjaan RTRW Kabupaten Malaka tahun 2014, terkesan bekerja asal-asalan dan tidak menghasilkan produk RTRW yang bisa dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malaka.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Akselerasi Nasional, Lodi Lukas kepada wartawan di Betun siang tadi.

Ilustrasi RTRW

Ilustrasi RTRW

“Kita sudah banyak menghimpun data dan informasi bahwa pengerjaan RTRW Kabupaten Malaka tahun 2014 yang didanai dengan dana APBN melalui Dirjen Tata Ruang Wilayah di Jakarta, ternyata hanya menghabiskan anggaran dan hasilnya tidak optimal. Buktinya, produk RTRW yang dihasilkan, tidak sesuai harapan dan dinyatakan banyak kekurangan, sehingga ditolak saat pelaksanaan konsultasi di provinsi,” paparnya.

“Aparat berwajib perlu menelusuri pemanfaatan anggaran yang kurang lebih menghabiskan dana sekitar Rp 800 juta itu. Apakah sudah sesuai peruntukan ataukah memang belum. Dari informasi yang kita himpun menyebutkan bahwa RTRW yang dihasilkan yang didanai prgram APBN itu terkesan hanya dikerjakan asal-asalan, dan hanya copy paste produk RTRW dari Kabupaten Belu. Kita juga mendapatkan informasi bahwa fakta dan analisa serta kajian dalam RTRW itu masih sangat kurang dan harus disempurnakan,” katanya.

“Kalau informasi itu benar, maka patut disesalkan karena program pusat itu hanya terkesan pemborosan keuangan negara yang tidak membawa nilai manfaat bagi Kabupaten Malaka. Kita juga mendengarkan bahwa RTRW Malaka harus ditunjang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari Badan Lingkungan Hidup, ternyata tidak dilakukan pemenang tender. Kita sangat prihatin karena ketidak sempurnaan pengerjaan RTRW dalam proyek itu maka saat ini pemlkab Malaka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyempurnakan RTRW yang sudah dikerjakan untuk melakukan pemutakiran data

Baca Juga :   Ciptakan Pelayanan Terbaik, Pemkab Malaka Hadirkan Ahli UGM

Jaksa dan Polis paparnya, wajib hukumnya melakukan penelusuran terhadap pengerjaan proyek itu supaya kedepan lebih berhati-hati dalam mengerjakan proyek di daerah, walau menggunakan dana APBN. Kita tidak inginkan orang daerah dijadikan sapi perahan orang-orang Jakarta dengan program APBN yang tidak pro orang daerah,” tandasnya (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top