RAGAM

DPRD Belu Soroti Pungutan di Sekolah dan Kelurahan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menyoroti maraknya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, terhadap para siswa baik siswa baru, maupun yang telah lulus sekolah.

“Ada pungutan tidak resmi, seperti yang dikenakan bagi siswa baru saat mau daftar. Juga saat mau ambil ijazah, katanya uang pamitan karena sudah tamat dan besaran biaya itu berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000,” ucap Marthen Naibuti usai sidang di DPRD Belu, Kamis (30/7/2015).

Martin Naibuti

Martin Naibuti

Menurut Nai Buti, adanya pungutan tersebut alasan karena ada kesepakatan Komite sekolah dengan para orang tua dan pihak sekolah. Pungutan itu diperuntukan uang komite, biaya raport siswa, dan uang seragam siswa. “Ini kan lucu, masa anak baru masuk sekolah sudah masuk komite sekolah. Kasihan para orang tua siswa sebagian tidak tahu, tapi karena ada orang tua yang bisa bicara, akhirnya yang lain mengikuti saja kesepakatan itu,” sebut dia.

Dikatakan, saat ini peran komite sekolah sudah tidak pro lagi kepada orang tua siswa. Justru perannya terbalik komite membangun kerjasama dan membuat kebijakan yang pro ke pihak sekolah. Seperti halnya yang terjadi di SMP I dan SMAN I Atambua, ada pungutan bagi siswa.

“Kata gratis untuk siswa itu hanya kampanye saja, orang tua tidak pernah nikmati dan saya rasa selain di SMP I dan SMAN I, disekolah-sekolah lain pasti terjadi hal yang serupa,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Belu itu.

Baca Juga :   BPJS Kesehatan Cabang Atambua Gelar Gerakan Deteksi IVA dan Papsmear bagi Guru

“Kalau seperti ini, dana BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi operasional di sekolah dikemakan,” tambah Naibuti

Atas persoalan itu, dalam sidang nanti, Dinas PPO mewacanakan untuk menghadirkan dua kepala sekolah yang terpantau melakukan pungutan terhadap siswa, baik yang mau mendaftar maupun yang telah tamat.

Tambah Nai Buti, selain itu ada juga persoalan pungutan tidak resmi yang dikenakan bagi warga saat mengurus surat di Kelurahan sebagai pengganti administrasi. Padahal di Januari 2015 telah dialokasikan tambahan anggaran senilai Rp100 juta dari semulanya Rp 50 juta.

“Anggaran itu untuk menunjang operasional di Kelurahan. Tapi nyatanya masih ada pungutan bagi warga. Semua pungutan yang dikenakan bagi warga di Kelurahan harus dihentikan, dan ini perlu ada perhatian tegas Pemkab untuk menghentikan praktik itu karena merugikan warga,” harap Naibuti. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top