RAGAM

DPRD Belu Soroti Pungutan di Sekolah dan Kelurahan

“Kata gratis untuk siswa itu hanya kampanye saja, orang tua tidak pernah nikmati dan saya rasa selain di SMP I dan SMAN I, disekolah-sekolah lain pasti terjadi hal yang serupa,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Belu itu.

“Kalau seperti ini, dana BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi operasional di sekolah dikemakan,” tambah Naibuti

Atas persoalan itu, dalam sidang nanti, Dinas PPO mewacanakan untuk menghadirkan dua kepala sekolah yang terpantau melakukan pungutan terhadap siswa, baik yang mau mendaftar maupun yang telah tamat.

Tambah Nai Buti, selain itu ada juga persoalan pungutan tidak resmi yang dikenakan bagi warga saat mengurus surat di Kelurahan sebagai pengganti administrasi. Padahal di Januari 2015 telah dialokasikan tambahan anggaran senilai Rp100 juta dari semulanya Rp 50 juta.

“Anggaran itu untuk menunjang operasional di Kelurahan. Tapi nyatanya masih ada pungutan bagi warga. Semua pungutan yang dikenakan bagi warga di Kelurahan harus dihentikan, dan ini perlu ada perhatian tegas Pemkab untuk menghentikan praktik itu karena merugikan warga,” harap Naibuti. (yan)

Baca Juga :   Herman Nai Ulu Kembali Dielus Pimpin Malaka

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top