POLITIK

Ketidakpastian Dukungan Parpol, Bakal Calon PNS Terancam Tidak Bisa Ikut Pilkada

BETUN, Kilastimor.com-Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang berstatus PNS terancam tidak ikut Pilkada, karena belum ada kepastian pintu parpol dan mepetnya waktu pendaftaran di KPU.
Demikian disampaikan Tomas Malaka, Pius Klau Muti kepada wartawan di Betun, Sabtu (11/7).

Ilustrasi

Ilustrasi

“Kita sangat prihatin dengan pilkada kali ini, karena semuanya berjalan dalam ketidakpastian. Tanggal 26 ini sudah mulai pendaftaran namun parpol banyak yang belum mengumumkan siapa yang diusung dan deklarasi paketpun belum dilakukan. Kondisi seperti ini tetapi buat kita prihatin karena paket-paket yang ada PNS-nya, tentu tidak ada waktu yang cukup buat mengundurkan diri. Kalau sudah begitu berarti pesta demokrasi rakyat akan terganggu kali ini, karena pesta itu tidak diikuti banyak kandidat, akibat tidak memenuhi persyaratan yang diminta KPU,” ujarnya.

“Logikanya, figur PNS yang mengundurkan diri memang harus ada kepastian pintu parpol. Tetapi melihat perkembangan dan kondisi terakhir, kita sayangkan dengan sikap parpol yang suka mengulur waktu dan terkesan berlindung dibawah mekanisme partai dalam penetapan figur yang menggunakan pintu parpol,” ujarnya.

“Parpol itu besar karena rakyat. Tetapi terakhir rakyat seolah tak berdaya menyaksikan ulah parpol yang terkesan tertutup mengumumkan kepada publik terkait siapa yang diusung. Kalau caranya begini kedepan orang tidak akan percaya keberadaan parpol. Harusnya parpol juga menyadari bahwa mereka juga besar karena mendapartkan dukungan rakyat. Namun untuk urusan rekrut kandidat saja tidak ada transparansi dan sangat merugikan masyarakat,” sebutnya.

Baca Juga :   Bria Seran Turun Gunung Pantau Rapat Komisi di DPRD Malaka

“Kita juga memberikan apresiasi kepada PNS yang mau berpartisipasi dalam pilkada nanti. Tetapi dengan ketertutupan parpol dan mepetnya parpol menetapkan figur yang diusung akan menutup ruang bagi figur PNS untuk mengurus surat pengunduran diri pada instansi berwenang. Itu artinya secara tidak langsung partai mau menutup ruang bagi para PNS, supaya tidak berpartisipasi dalam pilkada. Kita berharap dalam waktu dekat semua parpol sudah bisa mengumumkan siapa figur yang diakomodir, supaya ada peluang mereka mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Kalau sikap seperti itu yang dipertontonkan maka pilkada kali ini tidak akan menjadi pesta rakyat, karena banyak figur dan bakal calon yang berguguran sebelum memasuki arena pertandingan yang sesungguhnya,” tandasnya. (oni)
Percakapan Obrolan Berakhir

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top