RAGAM

Kurang Dana, Tunjangan Non Sertifikasi Guru Belum Bisa Dibayar

BETUN, Kilastimor.com-Pemkab Malaka melalui Dinas PKPO belum bisa membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan atau tunjangan non Sertifikasi kepada para guru. Pasalnya, dana pentransfer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang.

Dinas PKPO baru bisa membayar tunjangan non sertifikasi bagi 1.130 guru non sertifikasi untuk enam bulan pada tahun 2014. Sementara untuk bulan Juli-Desember 2014 belum bisa dibayar, karena anggaran yang ditransfer dari pusat masih kurang sehingga sisanya disetorkan kembali ke kas daerah.

“Tunjangan non sertifikasi tahun 2015 pun, hanya ditransfer sebanyak Rp 1,2 miliar, sehingga tidak bisa dibagikan kepada semua guru-guru, karena dananya masih kurang. Dinas PKPO segera melakukan konsultasi ke Jakarta terkait kekurangan transfer dana non sertifikasi selama ini, sehingga ada solusi permanen,” kata Kadis PKPO Malaka, Aleks Seran kepada wartawan di Betun, Minggu (19/7).

Dinas paparnya, tidak menggelapkan uang tersebut, dan sisa dana non sertifikasi 2014, sudah disetor lagi ke kas daerah karena mengalami kekurangan. Dana itu tidak bisa dibagikan kepada 1.130 guru non sertifikasi, karena sesuai aturan dan UU 20 Tahun 2003, setiap guru non sertifikasi harus dibayar Rp 250 ribu per bulan. Sementara sisa dana 2014, hanya Rp 240 juta.

Jumlah itu bilangnya, tidak cukup untuk dibagikan sehingga disetorkan kembali ke kas daerah. Kalau dana itu dibagi sama rata untuk guru non sertifikasi, maka akan melanggar aturan karena sesuai peraturan setiap guru harus dibayar tiap bulan Rp 250 ribu.

Baca Juga :   Jecko Tewas Diseret Arus Saluran Irigasi Benenain

“Total dana non sertifikasi 2014 yang ditransfer dari pusat sebesar Rp 1,935.000.000 dan dana itu sudah dibayarkan pada 1.130 guru non sertifikasi untuk periode Januari-Juni 2014. Sisa dana transferan Rp 240 juta yang seharusnya dibayarkan lagi pada semester II periode Juli-Desember 2014, tidak mencukupi. Kita sudah minta lagi tambahan dana sebesar Rp 1,4 miliar lebih dari kementerian, supaya bisa ditambahkan ke sisa dana Rp 240 juta, guna dibagikan kepada guru non sertifikasi untuk periode bulan Juli-Desember 2014,” jelasnya.

Namun hingga kini belum ada jawaban pemerintah pusat. Jadi tidak benar isu yang berkembang di kalangan guru, kalau Dinas PKPO menggelapkan dana tersebut. Semua masih dalam proses pengurusan, karena itu dana APBN. Kalau dana itu sudah komplit baru bisa dibayarkan kepada guru-guru, supaya tidak bermasalah.

Dijelaskan, bila dana non sertifikasi 2015 dipaksakan dibagikan, berarti hanya 4 bulan saja dan sisanya masih Rp 73 juta. “Kita pending dulu pembayarannya sambil menanti hasil konsultasi dengan kementerian di Jakarta. Kami menghimbau kepada seluruh guru non sertifikasi, supaya bersabar menanti hasil konsultasi supaya tetap berpegang pada regulasi dan tidak bertentangan dengan juknis,” pungkasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top