RAGAM

Pemkab Malaka Harus Fokus untuk Bentuk Kesbangpolinmas dan Pol PP

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka harus mempertimbangkan secara matang penambahan dinas dan badan di lingkungan Pemkab Malaka, supaya tidak menjadi beban bagi bupati terpilih. Pemkab bisa melakukan penambahan instansi, asalkan benar-benar dibutuhkan sesuai kondisi dan kemampuan yang dimiliki daerah. Jangan kasih beban baru bagi bupati terpilih jika dilakukan tanpa analisa yang mendasar.

Satpol PP

Satpol PP

Penegasan itu disampaikan Tokoh Masyarakat Malaka, Pius Klau Muti kepada wartawan di Betun, Rabu (8/7).

“Secara kasat mata kita lihat dan dengar Pemkab Malaka masih mengalami banyak kekurangan karena hampir semua SKPD di Malaka saat ini masih kekurangan pejabat fungsional umum (staf). Kalau tahun ini Pemkab Malaka tambah lagi 3 Dinas dan 5 Badan di Malaka, tentu akan menjadi persoalan tersendri dalam aspek ketenagaan,” ujarnya.

“Jangan buat kebingungan baru diatas kebingungan yang sudah ada. Jangan kasih beban untuk bupati terpilih kelak. Sebaiknya pemkab mengoptimalkan tenaga PNS yang ada, sambil melakukan pengkaderan PNS,” bebernya.

“Kita usulkan sebaiknya Pemkab Malaka fokus untuk memekarkan SKPD yang memang benar-benar dibutuhkan saat ini, ,seperti Kesbangpol dan Satpol PP. Kesbangpol segera dibentuk untuk kepentingan komunikasi politik terkait kelancaran Pemilukada 9 Desember mendatang. Sementara Satpol PP segera dibentuk untuk pengamanan Perda dan Peraturan Bupati lainnya. Urusan yang belum diwadahi dalam suatu satuan organisasi, bisa diakali didiberi tugas kepada sekretariat daerah.

Baca Juga :   Bupati Malaka: CPNS Harus Belajar agar Semua Kuota Terisi

Sebuah pertanyaan mendasar, apakah dengan penataan organisasi selama ini dengan pola miniman, apakah pemerintah tidak jalan? Kita harus melakukan kajian yang lebih mendalam terkait rencana kebutuhan kelembagaan daerah. Saat ini kelembagaan itu belum mekar saja pemkab masih mengalami kekurangan staf karena belum maksimalnya PNS yang membantu pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas. Kita harus bekerja sesuai PP 41/2007 dimana pejabat struktural harus dibantu para staf yang berstatus PNS,” tandasnya. (oni)
Percakapan Obrolan Berakhir

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top