RAGAM

Pemkot Kupang Akui Masih Kesulitan Sertifikasi Aset

KUPANG, Kilastimor.com-Pemerintah Kota Kupang mengaku kesulitan mensertifikasi aset-aset, berupa tanah kosong maupun bangunan-bangunan yang sementara ini sudah dimanfaatkan sebagai, kantor dinas/badan, sekolah, dan rumah jabatan Walikota dan wakil Walikota. Pasalnya, pemerintah masih sementara mengurus dokumen asal-usul tanah yang diserhkan guna bisa diproses sertifikatnya.

Demikian di katakan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) setda Kota Kupang, Yanuar Dally kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, belum lama ini, Selasa (30/6/2015).

Logo Kota Kupang

Logo Kota Kupang

Dally mengatakan, aset-aset milik pemerintah yang sulit disertifikasi adalah, aset-aset yang dihibahkan, baik itu oleh pemerintah Provinsi NTT, atau peninggalan dari Kabupaten kupang yang merupakan induk dari Pemerintah Kota Kupang.

Umumnya, kata Dally, Aset-aset hibahan itu sangat sulit disertifikasi karena terkendala dokumen penyerahan hibah, sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan sertifikasi lahan-lahan.

“Kalau lahan yang merupakan milik pemkot setelah Kota Kupang pisah kari Kabupaten induk, sangat mudah disertifikasi. Namun aset-aset lahan kosong dan kantor yang merupakan hibah, butuh waktu untuk disertifikasi, karena pemerintah perlu melakukan penelusuran,” Katanya.

Menurutnya, secara keseluruhan ada sebanyak 200 lebih aset milik pemerintah Kota Kupang yang belum bersertifikast. Rata-rata aset, aset hibahan yang sampai saat ini belum disertifikasi adalah gedung-gedung yang dijadikan sekolah diantaranya , SMP Negeri 1 dan II, Kupang, SMAN 1, SMAN 3. Bukan cuma itu saja, rumah Jabatan Wali Kota yang baru dan Lama, Rujab Wakil Walikota Kupang dan ada beberapa puskesmas belum juga di sertifikasi saat ini.

“Secara bertahap sudah mulai di lakukan, saya berharap beberapa tahun kedepan semua aset sudah bersertifikat. Apalagi saat ini aset yang belum bersertifikat sudah menjadi temuan BPK, dan berdampak pada predikat yang diraih pemerintah Kota Kupang, yaitu Wajar dengan pengecualian,(WDP) dari target wajar tanpa pengecualian (WTP),” (rif)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top