RAGAM

Penambahan Instansi Pemerintahan Harus Sesuai Aturan

BETUN, Kilastimor.com-Penambahan isntansi dinas dan badan di lingkup pemkab Malaka harus sesuai aturan yang berlaku. Kalau asal dibentuk akan berdampak pada keuangan daerah, sehingga harus dikaji sungguh-sungguh dari berbagai aspek.

Penegasan itu disampaikan Anggota Baleg DPRD Malaka, Simon Seran Fahik kepada wartawan di Betun, Kamis (9/7).

Simon Seran Fahik

Simon Seran Fahik

“Pembentukan lembaga baru harus sesuai aturan yang diawali dengan perencanaan SDM aparatur yang layak untuk menduduki tupoksi yang ada. Dalam kajian itu harus memperhatikan sungguh persyaratan eselonoring dan nomenklatur pekerjaan yang harus dikerjakan,” ujarnya.

“Secara normatif pembentukan kelembagaan daerah ada aturan yang harus diperhatikan baik aturan umum dan aturan khusus” “Dalam aturan umum harus mengacu pada PP 41/2007, dimana dalam pembentukan lembaga daerah harus memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah dan dalam aturan khusus harus memperhatikan analisa jabatan dan beban kerja. Itu harus dilakukan sehingga lembaga yang dibentuk jangan sampai menjalankan tugas yang selama ini sudah dilakukan SKPD,” ujarnya.

“Kita tidak serta merta membentuk lembaga daerah tetapi setelah dibentuk tidak berjalan optimal karena tidak direncanakan secara baik dan akan menjadi beban daerah. Kita patut mendiskusikannya dengan hati yang dingin dengan argumentasi yang rasional karena kita adalah kabupaten baru supaya tidak salah melangkah, dan terantuk di tengah jalan. Jadi sebaiknya disipakan dan dikaji baik-baik dan kalau memenuhi persyaratan dan mandat undang-undang silahkan dibentuk kelembagaan baru itu”,tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top