POLITIK

PNS Tetap Undur Diri Jika Maju dalam Pemilukada

JAKARTA, Kilastimor.com-Perjuangan 14 PNS Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, melakukan judicial review atas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3, UU No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 7 huruf t, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, belum membuahkan hasil.

Mahkamah Konstitusi

Dalam sidang putusan, Kamis (9/7) kemarin, MK memutuskan bahwa PNS harus tetap mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU atau KIP.

Sidang putusan tersebut, dipimpin Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, didampingi hakim anggota MK, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida, Wahduddin Adams, Aswanto, Manahan MP Sitompul dan I Dewa Palguna.

Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman saat membacakan amar putusan mengatakan, berdasarkan materi permohonan yang diajukan pemohon yang merupakan PNS pada Undana Kupang, serta mendengarkan seluruh keterangan presiden, DPR RI serta keterangan ahli, MK menyatakan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima.

Namun dari putusan itu, seorang PNS harus mengundurkan diri, saat dinyatakan sah menjadi calon oleh KPU. Sedangkan saat mendaftar tidak perlu mengajukan surat pengunduran diri.

“Berdasarkan keputusan seluruh sembilan hakim MK, kami nyatakan permohonan yang diajukan (Undana) tidak dapat diterima. Namun PNS mundur setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU ataupun KIP. Saat mendaftar tidak perlu mengajukan pengunduran diri,” ujarnya. (fed)

Baca Juga :   Setahun Rusak, Jembatan Kalemil Ambruk Belum Juga Diperbaiki
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top