RAGAM

TPDI Bakal Gugat Gubernur NTT dan Presiden, Akibat Kemiskinan dan Gizi Buruk

JAKARTA, Kilastimor.com-Kemiskinan, kelaparan dan kasus gizi buruk yang masih mendera masyrakat NTT, menimbulkan keprihatinan tersendiri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan elemen masyarakat NTT di Jakarta.
Melihat kondisi yang ada, TPDI dan elemen masyarakat NTT di Jakarta, melakukan pertemuan, Kamis (2/7), di rumah makan Sari Kuring Jakarta Pusat. Hadir pada kesempatan itu, sejumlah tokoh hukum, politik, dan aktifis demokrasi masing-masing, Petrus Selestinus, Bonifasius Gunung, Robert B. Keytimu, Petrus Loyani, Ardi. M. Mbalembout, Servasius Serbaya Manek dan sejumlah wartawan asal NTT di Jakarta.

Petrus Selestinus

Petrus Selestinus

Dalam pertemuan itu, yang dipimpin Koordinator TPDI, Petrus Selestinus itu, disepakati beberapa hal, diantaranya, pertama, TPDI dan masyarakat NTT akan menggugat Gubernur NTT dan para bupati setempat serta Presiden Jokowi, karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan masyarakat NTT, terutama di tiga Kabupaten yakni, Kabupaten TTS, TTU dan Sumba Barat Daya.
Gugatan dilayangkan, karena bupati, gubernur dan presiden, dianggap telah melalaikan tanggung jawab dan kewajiban menyelenggarakan program kesejahteraan sosial di provinsi dan kabupaten-Kabupaten di NTT.
Kelalaian atas kewajiban Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan bupati-bupatinya terlihat pada fakta dimana, korban gizi buruk dan busung lapar di kalangan balita berjumlah puluhan ribu balita, dan sejumlah orang malahan mengkonsumsi pakan ternak, karena tidak lagi memiliki hasil panen untuk makan sehari-hari.
Sementara, anggaran kesejahteraan rakyat dalam APBD setiap tahun, dialokasikan bahkan ditambah lagi dengan Dana Bansos dari pusat, namun peristiwa busung lapar dan gizi buruk dan kemiskinan di NTT tidak pernah mengalami perbaikan.
TPDI dan elemen masyarakat NTT di Jakarta, juga akan melakukan advokasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban gizi buruk, busung lapar di NTT. Keduan berdasarkan LHP-BPK-RI-NTT tahun 2012, terdapat temuan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum terutama Dana Bansos Provinsi NTT, yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Dengan demikian maka LHP BPK RI Perwakilan NTT itu, menjadi salah satu bukti yang membuktikan kelalaian Gubernur dan Bupati-Bupati di NTT dalam mengelola anggaran daerah dan dana Bansos untuk rakyat miskin NTT. Petrus Selestinus mengemukakan, mengapa Presiden Jokowi ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, karena sudah hampir satu tahun Kabinet Kerja dengan visi membangun dari pinggir, termasuk di NTT belum nampak tanda-tanda perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan rakyat.
khususnya. Malah tambanya, masyarakat menjadi korban kelaparan menahun, gizi buruk menahun dan busung lapar puluhan ribu balita NTT.
Kondisi ini ujarnya, sekaligus membuktikan kalau terdapat penyimpangan dan penyelewenangan terhadap hak-hak rakyat miskin dan terlantar di NTT, oleh presiden, gubernur dan Bupati-Bupati atau dengan kata lain Gubernur dan Bupati-Bupati di Kabupaten tidak mampu mengelola APBD dan dana Bansos yang diperuntukan bagi rakyat kecil, miskin dan telantar sehingga perlu dipertanggungjawabkan. Pihak tambah dia, akan segera melakukan advokasi, yang nantinya ditangani tim Advokasi dari Save NTT, NTT Watch dan TPDI yang merupakan bentuk partisipasi. Dia mengatakan, masyarakat NTT di Jakarta dan Kupang dari Profesi Advokat, Wartawan, Politisi, Aktivis Ham, Hukum dan Demokrasi ini akan terus menggalang kekuatan, terutama menyadarkan pemerintah agar taat azas dan taat hukum.
“Hentikan tabiat korup, berilah keadilan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai hak rakyat,” tegasnya. Dikatakan, ada dua langkah utama yang akan dilakukan oleh Tim Advokasi Putra Putri NTT ini, yaitu menggugat ke Pengadilan Negeri di Jakarta atau di Kupang. Kemudian imbuhnya, membawa persoalan ini ke KPK, sesuai dengan janji pimpinan KPK untuk mengusut keterlibatan gubernur, bupati dan berbagai pihak, dalam dugaan penyalahgunaan dana Bansos dan APBD. (net)

Baca Juga :   Warga Malaka Diajak Galakkan Gotong Royong
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top