HUKUM & KRIMINAL

DPRD TTS Resmi Gunakan Hak Interpelasi

SOE, Kilastimor.com-DPRD TTS dalam sidang Sidang Paripurna tertanggal (29/7) lalu, resmi menyetujui usulan 4 Fraksi yaitu Demokrat, Golkar, Hanura dan PKB untuk menggunakan hak interpelasi Kepada Bupati TTS, Paul V.R Mella.

Keputusan Rapat Paripurna tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD TTS Nomor 04/DPRD/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Usulan Permintaan Keterangan Anggota DPRD TTS Kepada Bupati TTS Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang juga sebagai Wakil Ketua II DPRD TTS, Alexander Kase.

Alexander Kase

Alexander Kase

Pada putusan DPRD TTS yang copyannya di peroleh media ini di Soe, terdapat 8 point yang disoroti oleh anggota DPRD TTS, untuk dijelaskan secara detil oleh pemerintah diantaranya, sampai dengan saat ini sebagian besar proses pembangunan fisik di Kabupaten TTS belum dilaksanakan, padahal siklus anggaran sudan memasuki semester Kedua. Hal inilah yang belum dijelaskan secara detil masalahnya apa.
Hal berikutnya adalah sebagai akibat dari semua kegiatan fisik proyek sampai dengan saat ini, maka terindikasi kuat akan meningkatkan SILPA dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 244.231.072.591,71, bisa meningkat pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, lambatnya respon Bupati terhadap laporan Dinas ESDM dan temuan DPRD tentang aktifitas tambang batu warna di daerah Selatan TTS (Kecamatan Kualin, Kolbano dan Kecamatan Kot’olin) terkait sejumlah izin yang terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran pidana. Karena hasil indetifikasi dan klarifikasi terdapat sejumlah ijin batu warna kepada perusahaan dan KPR, yang mekanismenya izinnya tidak prosedural serta ada sejumlah aktifitas tambang illegal pada areal yang dilarang.

Hal berikut yang tak kalah penting yang juga diinterpelasi DPRD adalah respon Bupati soal lambatnya Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, yang berkensekwensi terhadap janji Bupati untuk menganggarkan kembali sejumlah paket kegiatan fisik yang tidak dikerjakan pada tahun 2014. Serta target Bupati TTS dalam menyerap Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Menurut Ketua Fraksi Golkar, Nikodemus Solle yang ditemui Kursor di kantor DPRD Kamis (30/7), bahwa hak interpelasi berdasarkan agenda yang sudah ditetap oleh Parpurna DPRD tanggal (29/7) bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015.

“Sesuai keputusan Rapat Paripurna tanggal (29/7) hak interpelasi akan kita lakukan pada tanggal 3 Agustus 2015 nanti,” jelas Niko.

Hal-hal yang akan ditanyakan kepada Bupati sebagian besar sudah dijawab oleh Bupati TTS pada pemandangan umum fraksi-fraksi. Namun pada saat interpelasi nanti hal-hal tersebut akan lebih diperdalam sampai dengan DPRD menemukan masalah pokoknya dan adanya pernyataan Bupati untuk wajib melaksanakannya. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top