RAGAM

Dugaan Mafia Tunsus, Guru Minta DPRD Belu Bentuk Pansus

ATAMBUA, Kilastimor.com-Puluhan guru di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, memberikan kesaksian dihadapan para Dewan Belu, Sekda dan Kadis PPO Belu, terkait dugaan suap dan manipulasi data penerima tunjangan khusus (tunsus) yang dialami guru selama ini, Jumat (28/8/2016).

Logo Pendidikan

Logo Pendidikan

Para guru di sekolah pelosok itu, membeberkan ketidakadilan dan praktek penyogokan yang selama ini berlangsung di Dinas. Maksud sogok itu agar guru mendapatkan SK tunsus dan uang itu diberikan kepada staf Dinas selaku operator tunsus, Yan Keri Asa dengan jumlah nominal bervariasi dari Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Fransiska Nelolaka guru SMP 2 Tastim Raihat mengatakan sekolah mereka berada di daerah perbatasan. Ketika mendapat juknis tunsus, kami berupaya sedemikian rupa sehingga data kami valied lebih awal dan print out data itu kami bertugas di wilayah khusus. Tapi pertanyaan kami, kenapa kami tidak dapat SK tunsus, justru SMP 3 Atambua yang letaknya di sudut kota dapat tunsus.

“Kami minta penjelasan, beberapa hari sebelum SK turun saya ke dinas urusan gaji dan bertemu Pak Yan bersama seorang rekan guru. Di dalam laptop pak Yan ada data tunsus 160 orang termasuk 13 guru di sekolah kami dan saya saksikan itu, tapi kata pak Yan data ini bisa hilang,” kisah Fransiska.

Lanjut dia, kemudian dirinya bersama seorang rekan guru ke rumah Pak Yan karena membutuhkan uang dari tunsus. Namun jawab beliau saya bantu tapi
data sudah hilang. Saya pun bertanya kok data itu bisa hilang dan saya kembali ke dinas untuk bertemu pak Joni dan katanya ke rumah Ibu Eka untuk bongkar data. “Setelah itu kami print out data daerah khusus berubah lagi sekolah kami bukan masuk daerah khusus, ada apa kok tiba-tiba datanya hilang, saya sampaikan apa yang saya lihat dan nyata,” ucap dia seraya meminta agar kedepan tunjangannya tetap aman.

Baca Juga :   Siswa SMP Katolik Sabar Subur Yakin Lulus UN

Andreas Koli guru SD Debubot mengisahkan, dirinya mendapat tunsus dari tahun 2011, selanjutnya sampai tahun 2015 tidak dapat. Padahal dinas meminta data dan setiap data kami layani dengan baik dan datanya valid.

“Adik Yan minta data dalam manual dan copian, kami antar data dan kalau dibawa tidak ada amplop data kami berantakan dan terpaksa kami usaha berikan uang bensinlah, meskipun itu salah,” akui dia.

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top