RAGAM

Dugaan Mafia Tunsus, Guru Minta DPRD Belu Bentuk Pansus

ATAMBUA, Kilastimor.com-Puluhan guru di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, memberikan kesaksian dihadapan para Dewan Belu, Sekda dan Kadis PPO Belu, terkait dugaan suap dan manipulasi data penerima tunjangan khusus (tunsus) yang dialami guru selama ini, Jumat (28/8/2016).

Logo Pendidikan

Logo Pendidikan

Para guru di sekolah pelosok itu, membeberkan ketidakadilan dan praktek penyogokan yang selama ini berlangsung di Dinas. Maksud sogok itu agar guru mendapatkan SK tunsus dan uang itu diberikan kepada staf Dinas selaku operator tunsus, Yan Keri Asa dengan jumlah nominal bervariasi dari Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Fransiska Nelolaka guru SMP 2 Tastim Raihat mengatakan sekolah mereka berada di daerah perbatasan. Ketika mendapat juknis tunsus, kami berupaya sedemikian rupa sehingga data kami valied lebih awal dan print out data itu kami bertugas di wilayah khusus. Tapi pertanyaan kami, kenapa kami tidak dapat SK tunsus, justru SMP 3 Atambua yang letaknya di sudut kota dapat tunsus.

“Kami minta penjelasan, beberapa hari sebelum SK turun saya ke dinas urusan gaji dan bertemu Pak Yan bersama seorang rekan guru. Di dalam laptop pak Yan ada data tunsus 160 orang termasuk 13 guru di sekolah kami dan saya saksikan itu, tapi kata pak Yan data ini bisa hilang,” kisah Fransiska.

Lanjut dia, kemudian dirinya bersama seorang rekan guru ke rumah Pak Yan karena membutuhkan uang dari tunsus. Namun jawab beliau saya bantu tapi
data sudah hilang. Saya pun bertanya kok data itu bisa hilang dan saya kembali ke dinas untuk bertemu pak Joni dan katanya ke rumah Ibu Eka untuk bongkar data. “Setelah itu kami print out data daerah khusus berubah lagi sekolah kami bukan masuk daerah khusus, ada apa kok tiba-tiba datanya hilang, saya sampaikan apa yang saya lihat dan nyata,” ucap dia seraya meminta agar kedepan tunjangannya tetap aman.

Andreas Koli guru SD Debubot mengisahkan, dirinya mendapat tunsus dari tahun 2011, selanjutnya sampai tahun 2015 tidak dapat. Padahal dinas meminta data dan setiap data kami layani dengan baik dan datanya valid.

“Adik Yan minta data dalam manual dan copian, kami antar data dan kalau dibawa tidak ada amplop data kami berantakan dan terpaksa kami usaha berikan uang bensinlah, meskipun itu salah,” akui dia.

Lanjut Koli, bulan Januari tahun 2013 lalu dirinya mengantar uang ke kantor sambil bawa data, tapi kami tidak berani bukti kuitansi karena belum mendapat SK dan hanya bersabar.
Di bulan Maret 2015 gelombang pertama kami nama tidak ada, lalu bertemu pak Yan katanya masih ada peluang, sehingga bulan Juni lalu kami antar uang Rp 500 ke rumahnya, tapi itupun nama tidak ada.

“Setoran kami kecil hanya Rp 500 tapi tetap dapat lekibot atau percuma. Saya kerja untuk negara, kesalahannya dimana padahal saya berdiri di depan kelas. Memang hitam diatas putih tidak ada pak Kadis.
Kalau mau dikantor bersih apa yang kami kasih harus ditolak, tapi kok ni diterima. Kedepan kami minta tindakan mafia ini perlu di hilangkan,” harap dia.

Senada Yanuarius Wadan menyampaikan kalau dinas pilih kasih dengan guru penerima tunsus. Dirinya cukup sakit hati, karena kewajiban sebagai guru sudah dijalankan sangat baik tapi hak guru atas dana tunsus tidak diberikan dan ini kerinduan kami sebagai guru. Guru-guru memiliki organisasi PGRI, tapi ketika masalah ini tercuat hanya tutup mata, tuli, bisu, lumpuh dan tidak bisa mengambil sikap nasib rekan-rekan guru.

“Ada dugaan ketua PGRI kecamatan rangkap kepala sekolah dan lakukan langkah tidak terpuji. Esensi persoalan guru sangat penting, namun apabila tidak segera diselesaikan, bangsa ini akan rusak 20 tahun kedepan karena moralitas tidak jujur,” tandas dia.

Sementara Forum Solidaritas Gerakan Orang Kecil (Fosogok) mendesak Dewan untuk segera membentuk pansus guna menindaklanjuti dan mengungkap kebenaran atas persoalan dana tunsus di Belu dan memanggil seluruh Kepala Sekolah untuk memintai keterangan terkait kasus tunsus.

Kadis PPO Patris Asa menegaskan, dirinya menjamin sisa tunjangan ibu Fransiska tidak akan kurang sepsersen pun dan kalau ada hambatan ketemu langsung dengan saya. Data terkait kriteria sekolah langsung dari pemerintah pusat, karena itu kewenangannya dan daerah khusus tidak mendapat tunsus itu bukan kewenangan dinas di daerah. Terkait SMPN 3 itu kita cek di Jakarta karena itu SK dari Kementerian dan memenuhi syarat.

“Masa kita sudah bantu sekolah itu dapatkan tunsus, terus saya kasih rusak kembali kan tidak baik,” tambah Joni Sadipun selaku teknis operator.

Sementara itu, DPRD Belu menyimpulkan persoalan tunsus guru di perbatasan Belu akan dikonsultasikan ke pihak Kementerian dan DPRD Provinsi guna mengakomodir aspirasi guru dan usul saran serta masukan para guru diterima dan diperjuangkan. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top